Heboh Dana Rp2,1 Triliun! DPRD Babel Lacak ke Kemendagri, Diduga Ada Salah Catat di Bank
- account_circle sri rezeki
- calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
- visibility 235
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Audiensi terkait polemik dana Rp 2,1 Triliun di ruang badan anggaran DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/10/2025). (Bangkapos)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah serius untuk menelusuri dugaan adanya dana mengendap sebesar Rp2,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Babel sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan RI beberapa waktu lalu. Rabu (29/10/2025)
Dalam rapat audiensi bersama Bank Indonesia (BI) Babel dan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel di ruang Banggar, Selasa (28/10/2025), DPRD menemukan adanya perbedaan data dan kejanggalan terkait informasi yang beredar. Karena itu, Komisi II DPRD Babel berencana melakukan kunjungan langsung ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan kebenaran data tersebut.
Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia menilai informasi yang menyebut adanya dana mengendap dalam jumlah besar perlu diverifikasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
“Secara data, BI Bangka Belitung belum mendapat data itu secara resmi dari pusat. Mereka hanya memiliki data sampai bulan Agustus,” ujar Eddy kepada wartawan usai memimpin rapat audiensi.
Eddy menjelaskan, menurut keterangan BI Babel, saldo kas Pemprov Babel per Agustus 2025 tercatat rata-rata berada di kisaran Rp300 miliar hingga Rp500 miliar per bulan. Namun, data per September dan Oktober yang menjadi dasar pernyataan Menteri Keuangan belum diterima oleh BI dari pusat.
“Maka itu, besok Komisi II akan ke Kemendagri untuk menelusuri lebih lanjut. Mudah-mudahan persoalan ini bisa jelas. Kalau dananya memang ada, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Tapi kalau tidak ada, harus ada klarifikasi agar masyarakat tahu siapa yang salah mencatat,” tegas Eddy.
Ia menambahkan, DPRD ingin memastikan apakah dugaan dana Rp2,1 triliun tersebut benar-benar merupakan milik Pemprov Babel atau justru terjadi kesalahan pencatatan antarbank. Dalam audiensi tersebut, BI Babel bahkan menyarankan DPRD untuk langsung berkoordinasi dengan Kemendagri agar memperoleh data keuangan pemerintah daerah yang terbaru dan valid.
Sementara itu, perwakilan dari Bakuda Babel menegaskan bahwa dana sebesar Rp2,1 triliun sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan tidak pernah tercatat dalam kas daerah. Menurut mereka, hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya indikasi kesalahan pencatatan oleh salah satu pihak perbankan.
“Penelusuran sementara mengarah pada kemungkinan kesalahan pencatatan oleh salah satu bank, dan kami menunggu klarifikasi resmi dari pihak perbankan terkait hal itu,” jelas perwakilan Bakuda Babel.
Dalam rapat tersebut, Bank Sumsel Babel selaku salah satu bank tempat penyimpanan kas daerah, tidak hadir. Meski begitu, Eddy menilai ketidakhadiran itu tidak menghambat langkah DPRD untuk mengumpulkan informasi awal dari pihak-pihak lain yang relevan.
“Kita mendengar dulu pernyataan dari BI dan Pemprov Babel, namun Komisi II akan menindaklanjuti apakah benar terjadi kesalahan pencatatan atau ada hal lain. Kita ingin dengar dulu dari BI dan pemerintah. Bisa saja uangnya bukan di Bank Sumsel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa DPRD Babel tidak ingin isu ini menjadi polemik yang menyesatkan masyarakat. Ia menilai penting bagi publik untuk mengetahui fakta sebenarnya, mengingat angka Rp2,1 triliun bukan jumlah kecil dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD tidak ingin isu ini menjadi bola liar. Kalau memang uang itu ada, kita akan dorong pemerintah untuk segera memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka harus dijelaskan secara transparan ke publik agar tidak ada pihak yang dirugikan,” imbuhnya.
Rencana kunjungan Komisi II DPRD Babel ke Kemendagri dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Selain itu, DPRD juga akan meminta klarifikasi lanjutan dari Bank Sumsel Babel dan Kementerian Keuangan guna mencocokkan data keuangan yang dimaksud.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dugaan dana mengendap tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga keuangan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Eddy menutup dengan menegaskan bahwa Komisi II akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Kami akan pastikan semuanya terbuka. DPRD tidak ingin ada kesan bahwa uang sebesar itu lenyap tanpa jejak. Jika ada kesalahan pencatatan, harus segera dikoreksi agar ke depan tidak terulang lagi,” tutup Eddy.
Dengan langkah tegas DPRD ini, publik kini menantikan hasil klarifikasi resmi dari Kemendagri dan perbankan terkait asal-usul dan keberadaan dana Rp2,1 triliun yang disebut-sebut mengendap di kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Sumber : Sumselupdate, Editor : KBO Babel)
- Penulis: sri rezeki





Saat ini belum ada komentar