KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang berkembang mengenai klaim pengadaan mobiler di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus meluruskan sejumlah informasi yang beredar di ruang publik. Senin (9/3/2026)
Penjelasan tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap administrasi pengadaan barang yang diklaim berkaitan dengan pengisian mobiler di rumah dinas Wakil Gubernur. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak terdapat dasar administrasi maupun dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk memproses pengadaan tersebut dalam sistem keuangan daerah.
Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 700/26/LHP/RIKS-ITDA/2026 tertanggal 29 Januari 2026 menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya dokumen perikatan hukum antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak penyedia terkait pengadaan mobiler dimaksud.
Dokumen perikatan hukum merupakan salah satu syarat utama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanpa adanya dokumen tersebut, maka proses pengadaan tidak dapat dinyatakan sah secara administratif maupun hukum.
Dalam hasil pemeriksaan itu juga dijelaskan bahwa tidak ditemukan dokumen resmi yang lazim digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti Surat Perintah Kerja (SPK), kontrak pengadaan, maupun dokumen administrasi pengadaan lainnya yang menjadi dasar hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan pihak penyedia barang.
Ketiadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan mobiler yang diklaim tersebut tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan melalui tahapan yang jelas dan terstruktur. Proses tersebut dimulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan, hingga pencatatan aset daerah.
Seluruh tahapan tersebut harus didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Tanpa adanya dokumen kontrak atau Surat Perintah Kerja yang sah, pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pembayaran kepada pihak mana pun. Hal ini juga merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, hasil penelusuran administrasi juga menunjukkan bahwa pengadaan mobiler yang diklaim tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Biro Umum Tahun Anggaran 2025.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan dasar resmi penggunaan anggaran oleh setiap perangkat daerah. Sementara itu, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan barang milik pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
Karena tidak tercatat dalam kedua dokumen tersebut, maka barang-barang yang dimaksud tidak dapat dimasukkan dalam sistem pencatatan aset pemerintah daerah.
Dengan demikian, barang-barang yang diklaim sebagai mobiler rumah dinas tersebut tidak dapat dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) karena tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah dalam sistem administrasi pemerintahan.
Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki dasar administrasi maupun dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran pembayaran ataupun pemeliharaan terhadap barang-barang tersebut.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai barang yang tidak tercatat sebagai aset daerah juga tidak diperkenankan karena bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap pengeluaran keuangan daerah memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Oleh karena itu, Pemprov Babel menegaskan bahwa klaim pengadaan mobiler tersebut tidak dapat diproses dalam sistem keuangan daerah karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan guna memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah menilai pengawasan internal yang kuat menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah terjadinya potensi permasalahan administrasi maupun hukum dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, Pemprov Babel juga telah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar status barang-barang yang menjadi polemik tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan agar persoalan administrasi yang muncul tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari serta tidak membebani keuangan daerah.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan akurat terkait persoalan tersebut.
Pemprov Babel juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi secara administratif serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di ruang publik. (Faras Prakasa/KBO Babel)
