Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, TNI Lakukan Pembenahan dan Tegas pada Pelanggar Hukum

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI resmi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS yang diduga melibatkan oknum prajurit. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional atas peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut. Kamis (26/3/2026)

Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa proses penyerahan jabatan Kepala BAIS telah dilakukan pada Rabu (25/3/2026) di Markas Besar TNI, Jakarta.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala BAIS,” ujar Aulia dalam konferensi pers.

Pejabat yang mengundurkan diri tersebut adalah Yudi Abrimantyo. Namun hingga kini, pihak TNI belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi strategis tersebut.

Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan publik yang meningkat terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kasus tersebut menuai perhatian luas karena adanya dugaan keterlibatan anggota militer aktif dari satuan intelijen.

Dalam upaya merespons situasi tersebut, TNI bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah pembenahan internal. Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Donny Ermawan, Agus Subiyanto, serta Tandyo Budi Revita.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan supremasi hukum di lingkungan militer. Pemerintah, kata Aulia, ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit dapat ditangani secara tegas, transparan, dan akuntabel.

Aulia menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum maupun disiplin yang dilakukan anggotanya. Ia memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“TNI akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin tanpa pandang bulu, baik melalui peradilan militer, hukuman disiplin, hingga pemberhentian tidak hormat,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, TNI juga melakukan langkah pembenahan internal secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalisme di kalangan prajurit.

Menurut Aulia, pembenahan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap anggota TNI mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan menjunjung tinggi hukum.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS sendiri telah memicu kekhawatiran luas terkait keamanan aktivis dan ruang kebebasan sipil di Indonesia. Dugaan keterlibatan oknum militer menambah kompleksitas kasus dan mendorong desakan agar pengusutan dilakukan secara transparan dan independen.

TNI sebelumnya menyatakan telah mengamankan sejumlah anggota yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Proses hukum terhadap para terduga pelaku kini tengah berjalan melalui mekanisme peradilan militer.

Namun demikian, publik masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai motif di balik penyerangan serta kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat. Sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, mendorong agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.

Pengunduran diri Kepala BAIS dinilai sebagai langkah awal dalam menunjukkan komitmen institusi terhadap akuntabilitas. Meski begitu, berbagai kalangan menilai bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum yang transparan dan menyeluruh.

TNI menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran tidak hanya terbatas pada kasus ini, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran lain, mulai dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal hingga tindak pidana umum seperti penganiayaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, TNI berharap dapat menjaga kehormatan institusi sekaligus memperkuat profesionalisme prajurit di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas aparat negara.

Ke depan, TNI berkomitmen untuk terus melakukan reformasi internal guna memastikan setiap prajurit tidak hanya disiplin dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, nilai kebangsaan, dan hak asasi manusia. (Sumber : Tinta Babel, Editor : KBO Babel)