
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam pengawasan keuangan daerah dan penegakan hukum. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan serta menghindari potensi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan. Selasa (28/4/2026)
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang baru, Rindang Onasis, di Rumah Dinas Wali Kota, Senin malam, 27 April 2026.

Menurut Wali Kota yang akrab disapa Prof. Udin itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan sebagai pengawas dan pendamping hukum dinilai sangat strategis.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan, serta terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” ujar Prof. Udin.
Ia menambahkan, kegiatan silaturahmi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari penguatan hubungan kelembagaan yang memiliki makna strategis bagi keberlangsungan pembangunan Kota Pangkalpinang. Dengan komunikasi yang baik antarinstansi, berbagai potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak dini.
Prof. Udin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berkomitmen menjaga keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan yang melibatkan penggunaan anggaran negara.
“Hubungan antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Kejari sudah terjalin dengan baik. Keterlibatan Kejari dalam pengawasan keuangan negara hingga pelaksanaan program pembangunan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan,” katanya.
Selain itu, ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dengan komunikasi yang lebih intensif dan terbuka antar lembaga. Menurutnya, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Rindang Onasis, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ia menegaskan komitmen kejaksaan untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami mohon kerja sama dan bimbingannya dari seluruh Forkopimda. Kehadiran kami di Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung penegakan hukum serta pembangunan daerah,” ujar Rindang.
Ia juga menekankan bahwa Kejari Pangkalpinang akan terus berperan aktif dalam fungsi pengawasan, pendampingan hukum, serta pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pendekatan preventif menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Rindang menambahkan, sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya edukasi hukum kepada aparatur sipil negara agar lebih memahami aturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan adanya penguatan kerja sama ini, diharapkan seluruh program pembangunan di Kota Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. Pemerintah Kota dan Kejari sepakat untuk terus menjaga hubungan harmonis demi kepentingan masyarakat luas.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum di daerah.***









