KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Lantai 1 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, secara luring dan daring ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis nasional guna memperkuat keberlanjutan industri pers dan media massa di Indonesia. Forum tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Rekomendasi Kebijakan Media Massa BEJO’S yang telah dirampungkan Direktorat IKPD Bappenas pada tahun 2024. Rekomendasi tersebut lahir melalui serangkaian penelitian, kajian akademik, dan diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan di bidang pers, komunikasi, demokrasi, serta industri media nasional.
Dalam kajian tersebut terungkap bahwa industri media massa saat ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan lanskap bisnis media akibat dominasi platform digital global yang menguasai distribusi informasi dan pasar periklanan.
Selama beberapa tahun terakhir, pendapatan iklan media konvensional terus mengalami penurunan. Sebagian besar belanja iklan kini beralih ke platform digital yang menawarkan jangkauan lebih luas, sistem pengukuran yang lebih terukur, serta kemampuan segmentasi audiens yang lebih spesifik. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan pers, terutama media lokal dan regional yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Di sisi lain, perusahaan pers masih harus menanggung berbagai beban operasional yang terus meningkat. Mulai dari biaya produksi, pajak, distribusi konten, investasi teknologi, hingga kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya. Situasi tersebut membuat banyak perusahaan media harus melakukan efisiensi agar tetap mampu bertahan di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Selain persoalan ekonomi, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa dihindari. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), big data, machine learning, serta berbagai teknologi digital lainnya kini menjadi bagian penting dalam transformasi industri media.
Teknologi tersebut dinilai mampu membantu perusahaan pers meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi berita, memperluas jangkauan distribusi informasi, serta menghadirkan konten yang lebih relevan bagi masyarakat. Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang mengedepankan akurasi, independensi, verifikasi, dan tanggung jawab publik.
Melalui forum ini, Bappenas berupaya merumuskan desain kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan tersebut. Konsep Policy Sandbox yang dibahas dalam FGD diharapkan dapat menjadi ruang uji coba kebijakan yang fleksibel dan adaptif sebelum diterapkan secara lebih luas di tingkat nasional.
FGD di Bangka Belitung melibatkan berbagai unsur strategis yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem media dan demokrasi. Peserta berasal dari kementerian dan lembaga negara, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), perguruan tinggi, pemerintah daerah, perusahaan BUMN dan swasta, hingga organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers.
Sejumlah organisasi pers di Bangka Belitung juga turut diundang untuk memberikan pandangan dan masukan. Di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pro Jurnalis Media Siber (PJS), serta pimpinan media massa lokal maupun regional.
Kehadiran berbagai elemen tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif mengenai masa depan industri media nasional. Beberapa isu penting yang menjadi fokus pembahasan meliputi hubungan antara media dan platform digital, model bisnis media yang berkelanjutan, perlindungan terhadap jurnalisme berkualitas, peningkatan literasi digital masyarakat, hingga penguatan peran pers dalam menjaga demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan.
Bagi insan pers di Bangka Belitung, pelaksanaan FGD ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan secara langsung berbagai tantangan yang selama ini dihadapi media daerah. Mulai dari keterbatasan sumber pendapatan, persaingan dengan platform digital, kebutuhan transformasi teknologi, hingga upaya menjaga kualitas jurnalisme di tengah perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat.
Melalui dialog yang melibatkan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan daerah, diharapkan lahir kebijakan nasional yang mampu menciptakan ekosistem media yang sehat, berkelanjutan, dan profesional. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih adil bagi media lokal untuk berkembang, sekaligus memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang independen dan terpercaya di era digital.
Dengan semakin besarnya pengaruh platform digital dalam kehidupan masyarakat, hasil FGD ini menjadi langkah penting dalam menentukan arah masa depan pers Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan yang nantinya dirumuskan mampu menjaga keberlangsungan industri media sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Desi Gustianti/KBO Babel)
