Pers Bukan Kebal Hukum, Mahmud Marhaba Bedah 4 Instrumen Pertanggungjawaban dalam UU Pers

Pers tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Setiap produk pemberitaan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika informasi yang disampaikan menimbulkan keberatan, kekeliruan, atau dianggap merugikan pihak tertentu.

Pemimpin Redaksi sekaligus Direktur Westra Institute, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur mekanisme khusus dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan.

Menurutnya, penyelesaian sengketa pemberitaan memiliki mekanisme jurnalistik yang harus dipahami oleh masyarakat, insan pers, maupun aparat penegak hukum.

Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 4 Ayat (4) UU Pers yang menyatakan, “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, pers menggunakan Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi.”

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Mahmud menjelaskan, setidaknya terdapat tiga prinsip penting yang perlu dipahami dalam penerapan ketentuan tersebut.

Pertama, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Khusus

Dalam sistem hukum pers, penyelesaian persoalan pemberitaan memiliki karakteristik tersendiri atau dikenal dengan istilah lex specialis.

Ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat suatu pemberitaan, langkah awal yang dapat ditempuh adalah menggunakan mekanisme jurnalistik, seperti mengajukan Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada media bersangkutan.

Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada redaksi untuk melakukan klarifikasi, memeriksa kembali informasi, serta memperbaiki pemberitaan apabila ditemukan kekeliruan.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan pemberitaan tidak semestinya mengabaikan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers.

Kedua, Perlindungan Hak Masyarakat Melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Hak Jawab memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok untuk menyampaikan tanggapan maupun sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan nama baik atau kepentingannya.

Sementara itu, Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik mengenai dirinya maupun pihak lain.

Di sisi lain, perusahaan pers memiliki kewajiban untuk melayani Hak Jawab dan melaksanakan Kewajiban Koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap media.

Ketiga, Perlindungan Narasumber dan Integritas Redaksi

Selain Hak Jawab dan Hak Koreksi, UU Pers juga mengatur Hak Tolak sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan sumber informasi.

Hak Tolak memberikan kewenangan kepada wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber yang harus dirahasiakan demi keselamatan dan kepentingan sumber tersebut.

Perlindungan ini menjadi bagian penting dalam menjaga independensi pers dan mendorong masyarakat memberikan informasi kepada media tanpa rasa takut.

Meski demikian, perlindungan terhadap narasumber tidak menghilangkan kewajiban redaksi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan pengujian jurnalistik.

Mahmud menilai, pemahaman terhadap ketentuan UU Pers sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi produk jurnalistik.

Ia menegaskan bahwa pers bukan lembaga yang kebal hukum. Namun, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik juga harus memperhatikan ketentuan hukum pers sebagai aturan khusus.

Melalui penerapan Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi, pers diharapkan mampu menjaga profesionalisme sekaligus memberikan ruang yang adil bagi masyarakat.

Komitmen tersebut, lanjutnya, menjadi landasan untuk terus menghadirkan pemberitaan yang profesional, beretika, independen, serta terbuka terhadap kritik dan masukan publik.

Kemerdekaan pers pada akhirnya bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan informasi, melainkan juga keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang dipublikasikan.

Catatan: Mekanisme UU Pers tidak berarti setiap perkara yang berkaitan dengan pemberitaan otomatis tertutup dari proses hukum. Penentuan apakah suatu perkara merupakan sengketa jurnalistik atau tindak pidana lainnya tetap harus melihat fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.