Pers Harus Berpihak pada Kebenaran, Pasal 6 UU Pers Jadi Kompas Perjuangan Wartawan

Mandat tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ketentuan ini menjadi salah satu landasan penting bagi insan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Pers tidak boleh kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya, terlebih ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan moral dan profesional bagi pers nasional, yakni memperjuangkan kebenaran objektif dan membela keadilan untuk kepentingan publik.

Pertama, Memperjuangkan Kebenaran Objektif

Kebenaran merupakan fondasi utama dalam setiap produk jurnalistik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus bersumber dari fakta, bukan rekayasa, asumsi, ataupun kepentingan pihak tertentu.

Karena itu, wartawan memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum dipublikasikan. Proses konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, pemeriksaan dokumen, serta pengujian fakta menjadi bagian penting untuk memastikan akurasi sebuah pemberitaan.

Pers juga harus menjaga independensinya agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan maupun intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Kebenaran objektif menuntut media untuk menyampaikan informasi secara jujur, proporsional, dan berimbang. Dengan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu persoalan dan dapat membentuk penilaian berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Membela Keadilan untuk Kepentingan Publik

Selain memperjuangkan kebenaran, pers juga memiliki mandat untuk memperjuangkan keadilan. Peran ini menempatkan media sebagai salah satu instrumen kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui pemberitaan, pers dapat mengangkat persoalan yang dialami masyarakat, termasuk kelompok kecil, masyarakat kurang mampu, serta pihak-pihak yang menghadapi ketidakadilan sosial maupun struktural.

Pers memberikan ruang bagi suara masyarakat agar persoalan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dapat diketahui publik dan memperoleh respons dari pihak berwenang.

Pemberitaan mengenai pelayanan publik, penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga persoalan sosial merupakan bagian dari kontribusi pers dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Namun, memperjuangkan keadilan bukan berarti pers boleh menghakimi seseorang atau mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Setiap pemberitaan tetap harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, akurasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak.

Pers Harus Konsisten Membela Kepentingan Publik

Pasal 6 huruf e UU Pers menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan menjadi alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.

Pers yang profesional harus berani mengungkap fakta, memberikan ruang bagi suara masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Dengan berpegang pada mandat tersebut, bedainnews.com menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan pemberitaan yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.

Kebenaran dan keadilan harus menjadi kompas dalam setiap kerja jurnalistik. Sebab, pers yang bermartabat bukan hanya pers yang bebas menyampaikan informasi, melainkan juga pers yang konsisten memperjuangkan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. (Sumber : Bedainnews, Editor : KBO Babel)