Nelayan Kater Beltim Melawan! Tolak Kapal Isap dan Ponton Tambang Rusak Laut

Penolakan tersebut muncul di tengah proses kajian revisi regulasi yang sedang dibahas DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para nelayan khawatir perubahan aturan zonasi pesisir justru membuka peluang bagi aktivitas pertambangan laut yang dinilai dapat mengancam ekosistem, wilayah tangkap, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan.

Bagi nelayan kater, laut bukan sekadar wilayah geografis yang dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan ekonomi. Laut merupakan sumber penghidupan utama yang selama ini menopang kehidupan keluarga dan masyarakat pesisir.

Di Pantai Serdang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, aktivitas nelayan tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan terlihat merapikan jaring, memeriksa mesin tempel, serta mempersiapkan perahu kayu sebelum berangkat melaut.

Namun, di balik aktivitas tersebut, tersimpan kekhawatiran terhadap kemungkinan masuknya aktivitas pertambangan ke wilayah perairan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari ikan.

Salah seorang nelayan kater, Haryadi, menegaskan bahwa masyarakat nelayan di kawasan Kampung Baru menolak keras rencana pertambangan laut.

Menurutnya, keberadaan tambang di wilayah pesisir akan membawa dampak yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi yang mungkin ditawarkan melalui kompensasi.

Ia menilai, kerusakan lingkungan laut berpotensi menghilangkan sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Bahkan, uang kompensasi tidak akan mampu menggantikan ekosistem laut yang rusak maupun wilayah tangkap yang hilang.

“Kalau bagi saya, kalau untuk tambang di pesisir ini enggak bisalah. Wilayah Kampung Baru ini menolak,” ujar Haryadi kepada Posbelitung.co, Selasa (10/11/2026).

Nelayan Khawatir Ponton dan Kapal Isap Ganggu Wilayah Tangkap

Haryadi menjelaskan, kekhawatiran nelayan bukan tanpa alasan. Mereka telah melihat berbagai dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan di daratan.

Menurutnya, jika kegiatan pertambangan di darat saja dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas serupa di laut berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem pesisir.

Kehadiran armada Kapal Isap Produksi (KIP) dan ponton tambang dikhawatirkan mengganggu aktivitas perahu kater yang setiap hari mencari ikan di perairan sekitar Manggar.

Selain berpotensi mencemari perairan, aktivitas pertambangan juga dinilai dapat mengganggu habitat ikan dan biota laut lainnya.

Bagi nelayan tradisional, gangguan terhadap wilayah tangkap berarti bertambahnya beban operasional. Mereka harus mencari lokasi penangkapan ikan yang lebih jauh dengan biaya bahan bakar dan waktu melaut yang semakin besar.

“Jelas itu merusak. Yang saya tahu di darat itu rusak, apalagi di laut. Kalau sudah banyak ponton, otomatis terganggu nelayan kater, pasti pencemaran lingkungan,” tegasnya.

Haryadi berharap pemerintah daerah dan DPRD Babel tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi maupun potensi pendapatan dari sektor pertambangan dalam pembahasan revisi RZWP3K.

Menurutnya, kepentingan masyarakat pesisir harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan perubahan kebijakan zonasi wilayah laut.

Terumbu Karang Rusak, Nelayan Semakin Sulit Mendapatkan Ikan

Penolakan terhadap tambang laut juga disampaikan Herman, nelayan kater yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari hasil tangkapan di perairan Manggar.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi nelayan saat ini sudah menghadapi tantangan berat. Untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai, nelayan bahkan harus berlayar lebih jauh ke tengah laut.

Kondisi tersebut, menurut Herman, berkaitan dengan berkurangnya potensi ikan di sejumlah lokasi penangkapan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai jenis biota laut.

Terumbu karang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Kerusakan habitat tersebut dapat memengaruhi keberadaan ikan dan pada akhirnya berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.

Karena itu, Herman menilai pembukaan ruang pertambangan laut justru berpotensi memperburuk kondisi yang sudah dihadapi nelayan.

“Kami sebagai nelayan sangat menolak keras adanya ekosistem tambang di laut. Kami ini sekarang sudah susah mencari ikan, harus cukup jauh. Tambah lagi kalau ada yang merusak terumbu karang, itu berdampak langsung ke biota laut,” ungkap Herman.

Ia mengingatkan, jika aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah yang menjadi ruang tangkap nelayan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan yang bekerja di laut, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Rantai ekonomi pesisir seperti perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, hingga aktivitas usaha kecil masyarakat juga berpotensi terdampak apabila produktivitas perikanan terus menurun.

DPRD Babel Diminta Dengarkan Aspirasi Nelayan

Herman meminta pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat nelayan sebelum mengambil keputusan terkait revisi Perda RZWP3K.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir tidak boleh hanya disusun berdasarkan kepentingan investasi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang telah lama bergantung pada laut.

Ia juga mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu potensi penting yang menjadi bagian dari identitas dan kekuatan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, keberadaan laut harus dijaga sebagai sumber kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi ruang eksploitasi yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

“Mau dibawa ke mana nelayan kita? Belitung ini salah satu aset pembentukan Provinsi Babel, sumber ekonominya adalah laut dan nelayan. Jadi kami akan jaga laut kami,” tegas Herman.

Revisi RZWP3K Jadi Ujian Keberpihakan Pemerintah

Bergulirnya pembahasan revisi Perda RZWP3K kini menjadi perhatian masyarakat pesisir Belitung Timur. Para nelayan berharap pemerintah dan DPRD tidak mengabaikan suara mereka dalam menentukan arah kebijakan pemanfaatan ruang laut.

Bagi masyarakat nelayan, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai perubahan regulasi, melainkan menyangkut masa depan pekerjaan, keberlangsungan ekosistem, dan hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Pemerintah dan DPRD Babel diharapkan membuka ruang partisipasi publik secara luas, terutama dengan melibatkan kelompok nelayan, pemerhati lingkungan, akademisi, serta pihak-pihak yang memahami kondisi ekosistem pesisir.

Kajian revisi RZWP3K juga perlu dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, potensi perikanan, wilayah tangkap tradisional, serta risiko sosial ekonomi apabila terjadi perubahan peruntukan ruang laut.

Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mengatur pemanfaatan wilayah pesisir justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang selama ini menjaga dan menggantungkan hidup dari laut.

Kini, para nelayan kater Belitung Timur masih menunggu kepastian arah revisi regulasi tersebut. Satu hal yang mereka tegaskan: laut merupakan ruang hidup yang harus dijaga, bukan sekadar wilayah yang dapat dipertukarkan dengan kompensasi.

Sebab, ketika laut rusak dan ikan semakin sulit didapatkan, nelayanlah yang pertama kali menanggung akibatnya. (Sumber : posbelitung.co, Editor : KBO Babel)