Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Advokat Hangga Oktafandany SH Apresiasi Sidang Korupsi Alkes MOT RSUD Soekarno, Eksepsi Disiapkan

Advokat Hangga Oktafandany SH Apresiasi Sidang Korupsi Alkes MOT RSUD Soekarno, Eksepsi Disiapkan

  • account_circle Ikmal Hakim
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Setelah bertahun-tahun menjadi perhatian, perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya memasuki tahap persidangan. Dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa terkait proyek pengadaan senilai sekitar Rp5,7 miliar. Senin (16/11/2026)

Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IA, Senin (16/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Garuda. Sidang dipimpin majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan MOT Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Babel atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam persidangan tersebut, JPU Kejaksaan Negeri Bangka mendakwa tiga orang terdakwa, masing-masing berinisial Hen, AH, dan AY. Ketiganya menjalani proses hukum melalui berkas perkara terpisah.

Dalam uraian dakwaannya, JPU memaparkan bahwa proses pengadaan bermula dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 443/104/031/RSUD/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 dan kontrak Nomor 445/001/03.1/RSUP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021.

PT Bakti Wira Husada ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan Direktur Utama AY sebagai penyedia. Sementara itu, PT Redosco Pranadita yang dipimpin Hendy disebut sebagai perusahaan pendukung dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Adapun AH disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Babel Nomor 188.4/110/DK tanggal 10 Februari 2021.

JPU mendalilkan, dalam rentang waktu 12 Juli hingga 20 Desember 2021, para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan MOT.

Salah satu poin penting dalam dakwaan adalah dugaan penggunaan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Hendy selaku pihak perusahaan pendukung.

Padahal, menurut JPU, penyusunan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, KAK, dan HPS merupakan tugas serta tanggung jawab PPK, bukan pihak penyedia barang atau jasa.

Jaksa menilai rangkaian perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan tanggapan. Ketiga tim kuasa hukum sepakat meminta waktu untuk mempelajari dakwaan sekaligus mempersiapkan eksepsi atau perlawanan.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Jumat, 20 November 2026, pukul 08.30 WIB.

Hangga Apresiasi Proses Hukum

Sementara itu, Advokat Hangga Oktafandany, S.H., salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa Hendy, mengapresiasi proses hukum yang akhirnya membawa perkara tersebut ke meja persidangan.

Menurut Hangga, dimulainya persidangan menjadi langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum setelah perkara tersebut berjalan cukup lama.

“Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum,” ujar Hangga kepada awak media usai persidangan, Senin (16/11/2026).

Ia mengungkapkan, perkara tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga proses persidangan yang kini berjalan menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk mendudukkan persoalan secara terang melalui mekanisme hukum.

“Ini kan perkaranya sudah berlarut-larut, tahunan. Sudah lama. Mudah-mudahan sekarang apa yang ditunggu sudah berjalan,” katanya.

Terkait langkah hukum berikutnya, Hangga menegaskan bahwa tim penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU.

Menurutnya, melalui eksepsi tersebut, pihaknya akan menyampaikan pandangan dan argumentasi hukum dari perspektif penasihat hukum terhadap dakwaan yang telah dibacakan jaksa.

“Di agenda berikutnya, hari Jumat kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan masalahnya dari versi kami. Kira-kira hari ini versi JPU seperti ini dakwaannya,” tegas Hangga.

Dengan demikian, persidangan berikutnya akan menjadi tahapan penting bagi pihak terdakwa untuk menyampaikan keberatan sekaligus menguji dakwaan JPU melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pantauan di lokasi, persidangan perdana berlangsung relatif sepi pengunjung. Meski demikian, perkara pengadaan alat kesehatan bernilai miliaran rupiah tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Babel.

Sidang lanjutan dengan agenda eksepsi dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) pukul 08.30 WIB di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. (Ikmal Hakim/KBO Babel)

  • Penulis: Ikmal Hakim
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less