Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Pangkalpinang Serius Jadi Kota Ramah Anak, Iklan Rokok Disorot dan Vape Masuk Daftar Larangan KTR

Pangkalpinang Serius Jadi Kota Ramah Anak, Iklan Rokok Disorot dan Vape Masuk Daftar Larangan KTR

  • account_circle Putri Utami
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan ramah bagi perempuan serta anak. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah memperkuat regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui revisi Peraturan Daerah (Perda), termasuk memasukkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang dilarang digunakan di kawasan tanpa rokok. Rabu (18/11/2026)

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok maupun aerosol rokok elektrik. Dalam rencana regulasi baru itu, penggunaan vape akan diperlakukan sama dengan rokok konvensional, sehingga larangan berlaku di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan pemerintah kota berencana menyusun perda baru yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan penggunaan produk tembakau dan rokok elektrik.

“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” ujar Dessy, Selasa (17/11/2026).

Menurut Dessy, penguatan aturan tersebut diperlukan karena regulasi KTR yang telah dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang selama ini dinilai belum berjalan maksimal. Karena itu, revisi perda tidak hanya diarahkan untuk memperluas objek larangan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya saat menyambut kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

“Jadi, kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” jelasnya.

Tujuh Kawasan Menjadi Sasaran Pengawasan

Dessy menjelaskan, terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan kebijakan KTR. Ketujuh kawasan tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

Penerapan aturan di tujuh kawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa terganggu paparan asap rokok maupun penggunaan rokok elektrik.

Pemerintah kota ingin memastikan fasilitas publik benar-benar menjadi ruang yang aman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak paparan asap rokok.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pengelola fasilitas, penyelenggara tempat umum, serta masyarakat.

Dessy menilai kepatuhan terhadap aturan KTR harus dibangun melalui kesadaran bersama. Sebab, kebebasan seseorang untuk merokok tidak boleh mengabaikan hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat.

Iklan Rokok di Ruang Publik Ikut Disorot

Selain penggunaan rokok dan vape, Dessy turut menyoroti keberadaan iklan rokok yang masih ditemukan di sejumlah lokasi umum di Pangkalpinang.

Menurutnya, promosi produk rokok di ruang publik perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok usia muda.

Ia berharap ke depan keberadaan iklan rokok di tempat umum dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan, karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.

Pengendalian iklan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi paparan promosi produk tembakau di lingkungan masyarakat.

Terlebih, keberadaan iklan rokok yang mudah dijangkau masyarakat dikhawatirkan dapat memengaruhi pola konsumsi dan mendorong ketertarikan kelompok usia muda terhadap produk tembakau.

Pelanggar KTR Bakal Dikenakan Denda

Hal lain yang menjadi perhatian dalam revisi Perda KTR adalah penguatan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Dessy mengungkapkan, regulasi sebelumnya dinilai belum mengatur sanksi secara tegas. Karena itu, pemerintah kota berencana memasukkan ketentuan sanksi administratif berupa denda dalam regulasi yang baru.

Sanksi tersebut tidak hanya diarahkan kepada individu yang kedapatan melanggar larangan merokok di kawasan KTR, tetapi juga penyelenggara maupun pengelola tempat yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Dengan adanya ketentuan sanksi yang lebih jelas, pemerintah berharap pengelola fasilitas publik memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan kawasan yang dikelolanya bebas dari aktivitas merokok dan penggunaan vape.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya membangun sinergi antara pemerintah, pengelola tempat, dan masyarakat dalam melindungi hak setiap orang.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” tegas Dessy.

Perempuan dan Anak Menjadi Prioritas Perlindungan

Dessy menegaskan, perempuan dan anak merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan kebijakan KTR.

Menurutnya, kedua kelompok tersebut berpotensi terdampak ketika berada di lingkungan yang terpapar asap rokok. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah kota ingin memperkuat perlindungan melalui regulasi yang lebih tegas.

Apalagi, Pangkalpinang memiliki komitmen untuk mewujudkan kota ramah anak. Penguatan kawasan tanpa rokok dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi generasi muda.

“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Dengan demikian, revisi Perda KTR diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian aktivitas merokok, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Kemenkes Dorong Penyesuaian dengan PP Nomor 28 Tahun 2024

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan advokasi tersebut menekankan pentingnya penyelarasan penguatan Perda KTR Pangkalpinang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam pemaparannya, Kemenkes turut menyampaikan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang memperkirakan jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang.

Paparan rokok pada kelompok usia muda juga menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.

Data tersebut menjadi gambaran pentingnya penguatan kebijakan pengendalian rokok, terutama untuk mencegah semakin luasnya paparan produk tembakau terhadap generasi muda.

Kemenkes juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapan KTR di Pangkalpinang. Di antaranya kejelasan penyediaan area khusus merokok, pengaturan rokok elektronik, serta pengendalian iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau.

Pemerintah daerah juga didorong memperketat larangan iklan dan promosi rokok, khususnya di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

Melalui advokasi bersama Kemenkes dan WHO tersebut, Pemkot Pangkalpinang diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih kuat, memperjelas tanggung jawab pengelola kawasan, serta memastikan pengawasan dan pemberian sanksi berjalan efektif.

Rencana revisi Perda KTR ini menjadi salah satu langkah pemerintah kota dalam mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota yang lebih sehat dan ramah anak. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan yang disusun tidak hanya berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh kawasan yang telah ditetapkan. (Putri Utami/KBO Babel)

  • Penulis: Putri Utami
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less