Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Sri Mulyani Tunjuk Shopee Cs Jadi Pemungut Pajak, Ini Daftar Pedagang yang Kena

Sri Mulyani Tunjuk Shopee Cs Jadi Pemungut Pajak, Ini Daftar Pedagang yang Kena

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menunjuk sejumlah platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform perdagangan elektronik lainnya sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) bagi para pedagang online di Indonesia. Selasa (15/7/2025)

Penunjukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Beleid tersebut telah diteken Sri Mulyani pada 11 Juni 2025 dan mulai berlaku efektif pada hari ini, Senin (14/7).

“Pihak lain ditunjuk oleh menteri sebagai pemungut pajak penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik,” tulis Pasal 2 Ayat 1 beleid tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, pemungutan pajak yang dilakukan oleh marketplace ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Besaran pungutan tersebut diambil dari peredaran bruto yang diperoleh pedagang online setiap tahunnya.

Peredaran bruto dalam beleid ini didefinisikan sebagai imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Adapun kriteria pedagang online yang menjadi objek pemungutan pajak dijelaskan secara rinci dalam Bab Kedua PMK Nomor 37 Tahun 2025. Dua kriteria utama yang dimaksud adalah pedagang yang menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis, serta melakukan transaksi dengan menggunakan alamat internet protocol (IP) di Indonesia atau nomor telepon dengan kode negara Indonesia.

“Termasuk pedagang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” tegas Pasal 5 Ayat (2).

Selain itu, beleid ini juga mengatur bahwa pemungutan pajak akan berlaku bagi pedagang online yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp500 juta per tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (6). Pedagang yang telah mencapai batas tersebut wajib mengirimkan surat pernyataan kepada pihak marketplace tempat mereka berjualan sebagai bukti peredaran bruto.

“Dalam hal pedagang dalam negeri menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6), pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan diterima oleh pihak lain,” jelas Pasal 7 Ayat (3).

Dengan ketentuan baru ini, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform sejenis tidak hanya menjadi perantara jual beli, tetapi juga bertugas memungut, menyetorkan, serta melaporkan pajak penghasilan dari pedagang online yang memenuhi kriteria tersebut.

(Sumber: CNN Indoensia, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Said Didu Ungkap Alasan Prof. Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi: “Ada Upaya Pembungkaman”

    Said Didu Ungkap Alasan Prof. Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi: “Ada Upaya Pembungkaman”

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengaku sudah memprediksi adanya tekanan terhadap mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Sofian Effendi usai pernyataannya yang mengundang kontroversi terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun media sosialnya di platform X pada Kamis (17/7/2025), setelah Prof. Sofian secara […]

  • KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, 10 Orang Diamankan

    KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, 10 Orang Diamankan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu (20/8/2025) malam. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Kamis (21/8/2025) Informasi ini dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi […]

  • KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Polemik laten soal Asrama Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini bukan lewat aksi demonstrasi, melainkan melalui sebuah surat terbuka bernuansa refleksi sejarah dan kritik kebijakan yang ditujukan langsung kepada Bupati Bangka. Minggu (21/12/2025).

    Surat Terbuka untuk Bupati Bangka: Asrama ISBA Dinilai Tak Lagi Relevan Dikelola Kabupaten

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle kbobabelgroup@gmail.com
    • visibility 310
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Polemik laten soal Asrama Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini bukan lewat aksi demonstrasi, melainkan melalui sebuah surat terbuka bernuansa refleksi sejarah dan kritik kebijakan yang ditujukan langsung kepada Bupati Bangka. Minggu (21/12/2025). Surat tersebut ditandatangani oleh Zamhari Alparizhi, alumni ISBA asal Bandung, tertanggal 20 Desember […]

  • Nuklir Itu Bukan Bom, Tapi Sumber Kehidupan Baru

    Nuklir Itu Bukan Bom, Tapi Sumber Kehidupan Baru

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Selama puluhan tahun, kata nuklir sering membuat banyak orang bergidik ngeri. Gambaran ledakan besar, awan jamur, dan bencana seperti Chernobyl sering kali membayangi pikiran. Padahal, di balik citra kelam itu, energi nuklir adalah salah satu penemuan terbesar manusia  sebuah teknologi yang bukan menciptakan kehancuran, tetapi menyediakan kehidupan. Faktanya, dunia modern kita tak bisa […]

  • Lembaga Center for Budget Analysis: Aroma Busuk Tender Jasa Building Management Kota Bekasi

    Lembaga Center for Budget Analysis: Aroma Busuk Tender Jasa Building Management Kota Bekasi

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) dengan tegas mengkritisi proses tender pengadaan jasa Building Management di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang menunjukkan indikasi kuat praktik bermasalah dan potensi kerugian negara. Senin (2/6/2025) Menurut Kordinator CBA, Jajang Nurjaman permasalahan adalah minimnya Persaingan Harga. Hanya 2 dari 26 Peserta Ajukan Penawaran Harga. […]

  • Skandal Pita Cukai Rokok Diusut KPK, Kantor Djarum hingga 6 Perusahaan Terafiliasi Digeledah

    Skandal Pita Cukai Rokok Diusut KPK, Kantor Djarum hingga 6 Perusahaan Terafiliasi Digeledah

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Farraz Prakasa
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menggeledah kantor PT Djarum serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sabtu (31/10/2026) Penggeledahan dilakukan setelah […]

expand_less