KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Komitmen Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer pada Pilkada Ulang 2025 kembali diuji. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kamis (7/8/2025).
Penegasan ini disampaikan Mie Go menyusul informasi yang ramai diberitakan oleh media online, mengenai keterlibatan aktif seorang tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang, bernama Satria Rangga.
Ia diketahui menjabat sebagai programmer (IT) dan diduga kuat menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Molen–Zaki.
Rangga terekam hadir dalam sejumlah kegiatan resmi penyelenggara pemilu sebagai Liaison Officer (LO) paslon tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah kehadirannya dalam rapat teknis debat publik pertama yang digelar KPU Kota Pangkalpinang di Hotel Aston Semabung pada Selasa (5/8/2025), yang diunggah melalui akun resmi Instagram KPU.
Ia terlihat aktif dalam forum tersebut dan diduga mencoba menyamarkan identitasnya dengan memakai masker—pola yang disebut-sebut telah ia lakukan sejak awal proses pendaftaran paslon ke KPU.
Mie Go mengatakan, Pemkot sangat menyayangkan jika benar ada pegawai honorer yang terang-terangan melibatkan diri dalam tim paslon tertentu.
Meski begitu, ia menyadari bahwa pengawasan terhadap ribuan ASN dan honorer tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus berjenjang melalui atasan langsung seperti kepala bidang, kepala dinas, hingga staf pengawas.
“Kalau memang terlibat, seyogianya ditegur dulu oleh atasannya. Kalau sudah ditegur tapi masih melanggar, maka barulah diberikan surat teguran. Namun demikian, kami berterima kasih kepada teman-teman wartawan atas informasinya. Apapun itu, tetap kami akan laksanakan proses penindakannya,” tegas Mie Go saat dihubungi jejaring redaksi KBO Babel.
Dengan mengemukanya kasus ini, sorotan publik terhadap netralitas birokrasi di lingkungan Pemkot Pangkalpinang semakin tajam, sekaligus menjadi ujian integritas bagi kepala daerah dalam menjaga profesionalitas aparatur menjelang pesta demokrasi lokal. (Mung Harsanto/KBO Babel)
