KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 setelah dipastikan mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp170 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah kota harus melakukan efisiensi anggaran dan menata kembali prioritas pembangunan agar tetap berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. Jum’at (17/10/2025)
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif, yang akrab disapa Udin, mengakui bahwa pemangkasan TKD ini berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Kita harus efisiensi, harus kencangkan ikat pinggang. Program-program atau kegiatan yang sifatnya sekunder kita tunda dulu, yang primer tetap kita jalankan,” kata Udin kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Kamis (16/10/2025).
Menurut Udin, pemangkasan dana transfer tersebut menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menjalankan kegiatan dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.
“Contoh, rapat-rapat kalau tidak perlu, ya tidak usah dilakukan. Kajian yang belum urgen kita tunda. Yang penting kebutuhan primer masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berkomitmen untuk menjaga agar setiap program pembangunan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Udin menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, tetapi justru menata ulang pengeluaran agar lebih tepat sasaran.
Tetap Optimistis Jalani Tahun 2026
Meski menghadapi pengetatan anggaran, Udin menegaskan pihaknya tetap optimistis mampu menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa optimisme ini berlandaskan pada prinsip efisiensi, kolaborasi lintas perangkat daerah, dan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami tentu optimis dengan anggaran yang ada. Prinsipnya, kami akan tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi di tengah masyarakat. Tahun 2026 mudah-mudahan bisa kita lewati dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memahami kondisi fiskal saat ini dan beradaptasi dengan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan.
“Tidak ada alasan untuk menurunkan semangat kerja. Kondisi ini justru menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan mencari solusi-solusi inovatif,” tambahnya.
Rincian KUA-PPAS APBD 2026
Dalam nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 yang ditandatangani antara Pemkot Pangkalpinang dan DPRD, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp768,54 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp216,36 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp545,96 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6,22 miliar.
Sementara itu, pembiayaan daerah akan ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp23 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan tercatat Rp0, sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SKPA) sebesar Rp4,09 miliar.
Udin menjelaskan, kondisi defisit yang muncul dalam rancangan APBD tersebut masih dalam kategori wajar dan dapat ditangani melalui pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan.
“Defisit ini masih bisa kita kendalikan. Kita akan pastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Program Prioritas
Udin menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang akan memusatkan perhatian pada program-program prioritas seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Anggaran memang turun, tetapi semangat untuk melayani masyarakat tidak boleh ikut menurun. Kami akan fokus pada efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi, Udin juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan rencana pembangunan.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan. Digitalisasi keuangan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akurat,” ucapnya.
Harapan ke Depan
Di akhir pernyataannya, Udin menyampaikan harapan agar kondisi fiskal 2026 tidak menghambat semangat pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kami yakin Pangkalpinang tetap bisa tumbuh. Tantangan ini harus kita hadapi bersama dengan tanggung jawab dan optimisme,” kata Udin menutup pernyataannya. (Sumber : Babel News, Editor : KBO Babel)
