Aktivitas Tambang Ilegal di Perairan Keranggan Dilarang, DPRD Cari Solusi bagi Warga

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;Bangka Barat&rpar; — Puluhan warga dari Kelurahan Keranggan&comma; Kecamatan Mentok&comma; Kabupaten Bangka Barat&comma; mengadakan Rapat Dengar Pendapat &lpar;RDP&rpar; bersama anggota DPRD Bangka Barat pada Kamis &lpar;22&sol;5&sol;2025&rpar;&period; Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna tersebut membahas polemik terkait rencana aktivitas penambangan di perairan Keranggan&period; Jumat &lpar;23&sol;5&sol;2025&rpar; <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Ketua DPRD Bangka Barat&comma; Badri Samsu&comma; dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan kepada masyarakat Keranggan agar menahan diri dan tidak melakukan penambangan di wilayah tersebut&period; Ia menjelaskan bahwa perairan Keranggan bukan termasuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan &lpar;IUP&rpar; PT Timah dan merupakan area yang ditetapkan sebagai zona tangkap nelayan&period; Hal ini berarti tidak ada legalitas resmi yang mengizinkan aktivitas penambangan di area tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami berharap masyarakat menahan diri dulu&comma; berkaitan penambangan tersebut&period; Kasihan juga mereka bekerja&comma; nanti tutup&comma; banyak biaya bagi mereka&comma;&&num;8221&semi; ujar Badri Samsu&comma; Kamis &lpar;22&sol;5&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan&comma; DPRD Bangka Barat telah mempertimbangkan berbagai aspek&comma; termasuk ekonomi dan hukum&comma; dalam menyikapi keinginan warga untuk menambang di perairan Keranggan&period; Badri menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengadakan rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah &lpar;Forkopimda&rpar; guna mencari solusi terbaik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita melihat banyak aspek&comma; ekonomi&comma; hukum&comma; kita sudah melakukan rapat dengan Forkopimda dan masyarakat Keranggan berharap ada solusi menyikapi itu&comma; agar mereka bisa bekerja&comma;&&num;8221&semi; tuturnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebagai langkah tindak lanjut&comma; Badri menyebut bahwa DPRD Bangka Barat berencana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian terkait&period; Ia mengusulkan untuk mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat &lpar;WPR&rpar; atau memperluas area IUP PT Timah agar masyarakat memiliki opsi legal untuk bekerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Karena daerah itu bukan IUP PT Timah atau Pemda&comma; tetapi daerah tangkapan nelayan&period; Tetapi satu sisi masyarakat kita ingin bekerja&comma; jadi kami bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Babel dan Kementerian&period; Kita usulkan untuk WPR atau penambahan pelebaran IUP PT Timah&comma;&&num;8221&semi; jelas Badri&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Kabag Ops Polres Bangka Barat&comma; Kompol Surtan Sitorus&comma; turut menegaskan bahwa jajaran kepolisian akan tetap melarang aktivitas tambang ilegal di perairan Keranggan&period; Ia menjelaskan bahwa Polres Bangka Barat telah melakukan langkah-langkah pengamanan sekaligus persuasif terhadap warga yang sempat meminta izin aktivitas Penambangan Inkonvensional Ponton &lpar;PIP&rpar; di wilayah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami melakukan pengamanan terhadap warga yang datang ke Polres&period; Mereka meminta agar pertambangan PIP di perairan Keranggan bisa diizinkan&period; Saran kapolres tidak boleh&period; Bukan domain memberikan izin&comma; kita tetap penegakan hukum &lpar;Gakum&rpar;&comma; dan melakukan imbauan dengan persuasif&comma;&&num;8221&semi; ujar Kompol Surtan Sitorus&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Surtan menegaskan bahwa aktivitas PIP di perairan Keranggan dilarang keras karena wilayah tersebut tidak termasuk dalam area IUP PT Timah&period; Pihak kepolisian juga telah mengambil tindakan tegas dengan menarik tiga ponton dari area tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita sudah melakukan penertiban dan semalam diambil tindakan dengan ditarik tiga ponton oleh Polirud Polres Bangka Barat&period; Karena pasang tinggi air laut dilakukan malam hari&comma;&&num;8221&semi; tambahnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kabag Ops Polres Bangka Barat juga meminta agar penambang yang memiliki ponton menarik sendiri alat-alat tersebut secara manual&period; Langkah ini diharapkan dapat menghindari tindakan lebih lanjut dari jajaran kepolisian yang akan berujung pada penegakan hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jangan sampai kita yang menarik pontonnya&comma; itu sudah ke penegakan hukum&period; Kami imbau tarik ponton masing-masing&comma; tidak ada ponton lagi di sana&period; Mulai kemarin&comma; hari ini&comma; dan semalam dilakukan penegakan hukum&period; Kita berhasil menarik tiga ponton&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Meskipun situasi di perairan Keranggan memerlukan penanganan tegas&comma; pihak DPRD Bangka Barat bersama dengan kepolisian tetap berupaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat&period; Koordinasi lebih lanjut dengan pihak provinsi dan kementerian diharapkan dapat memberikan solusi konkret terkait aspirasi warga tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&lpar;Sumber&colon; Bangka Pos&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;