KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh nasional di bidang diplomasi dan hubungan internasional ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut melibatkan para mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, serta praktisi kebijakan luar negeri. Salah satu topik utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kamis (5/2/2026)
Pertemuan itu menjadi forum klarifikasi dan pendalaman sikap pemerintah terkait langkah diplomatik Indonesia yang menuai beragam respons publik. Para tokoh yang hadir mengungkapkan bahwa Prabowo secara terbuka dan rinci menjelaskan latar belakang, proses, hingga risiko dari keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001–2009, Hasan Wirajuda, mengatakan Prabowo memaparkan bahwa keputusan bergabung dengan BoP tidak diambil secara sepihak. Menurutnya, Presiden terlebih dahulu melakukan serangkaian konsultasi dengan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Pertama dilakukan di New York, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB akhir tahun lalu. Kemudian ketika Indonesia pada akhirnya memutuskan bergabung, itu juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara mayoritas Muslim,” ujar Hasan kepada wartawan usai pertemuan.
Hasan mengakui adanya kekhawatiran sebagian pihak terhadap potensi dominasi Amerika Serikat, khususnya peran Presiden Trump, dalam Dewan Perdamaian tersebut. Namun, ia menilai kehadiran delapan negara, termasuk Indonesia, justru dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan.
“Memang ada kekhawatiran Trump akan memainkan peran luar biasa yang tidak dapat dikontrol. Tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” katanya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo secara tegas menyatakan Indonesia tidak akan meninggalkan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Prabowo, kata Alwi, menekankan bahwa solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia.
“Itu istilah awamnya harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan pernyataan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” ujar Alwi.
Alwi juga menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukan bersifat mutlak dan tanpa syarat. Indonesia, menurut Prabowo, siap menarik diri jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai, kepentingan nasional, dan prinsip perjuangan Indonesia.
“Kalau tidak sejalan, maka dengan mudah kita bisa keluar. Beliau tekankan kepada masyarakat bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah bagian dari komitmen untuk membela Palestina dan mengupayakan penyelesaian yang adil,” kata Alwi.
Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jusuf Wanandi, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai penjelasan Prabowo mengenai Board of Peace disampaikan secara komprehensif dan mendalam, termasuk terkait dinamika geopolitik global serta posisi strategis Indonesia di tengah konstelasi internasional yang semakin kompleks.
Menurut Jusuf, forum diskusi dengan para mantan diplomat dan akademisi menunjukkan bahwa Presiden membuka ruang dialog dan kritik sebelum dan sesudah pengambilan kebijakan strategis.
Pandangan serupa disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Ia menilai Prabowo mengambil sikap realistis dalam membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Dino mengatakan diskusi juga membahas berbagai risiko, skenario terburuk, serta dampak potensial yang bisa merugikan Indonesia jika tidak dikelola dengan cermat.
“Intinya ini adalah sebuah eksperimen, dan bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua persoalan dunia. Saya melihat beliau sangat realistis. Beliau menyadari ada risiko dan itu dibicarakan secara terbuka,” ujar Dino.
Dino menambahkan, pendekatan realistis tersebut penting agar Indonesia tidak terjebak dalam ekspektasi berlebihan terhadap sebuah forum internasional yang masih baru dan belum teruji efektivitasnya.
Pertemuan di Istana ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun konsensus dan komunikasi publik terkait kebijakan luar negeri strategis. Melalui dialog dengan para tokoh berpengalaman, Presiden Prabowo berupaya memastikan bahwa langkah Indonesia di kancah global tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif, kepentingan nasional, serta komitmen terhadap perdamaian dunia. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
