KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hampir separuh kasus keracunan pangan nasional berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data BGN, program tersebut menyumbang 48 persen dari total 441 kasus keracunan pangan yang tercatat hingga saat ini. Rabu (12/11/2025)
Pernyataan itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025). Dalam paparannya, Dadan menjelaskan bahwa dari total 441 kasus keracunan pangan, sebanyak 211 kasus di antaranya merupakan keracunan menu MBG.
“Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia sampai hari ini ada 441 kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ujar Dadan.
Meski demikian, Dadan tidak merinci secara spesifik periode waktu data tersebut, apakah mencakup satu tahun terakhir atau sejak awal pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa BGN terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Dadan, dari total kasus keracunan pangan, sebanyak 636 orang menjalani rawat inap berdasarkan data BGN. Namun, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka yang sedikit berbeda, yaitu 638 orang. Perbedaan ini, kata Dadan, akan disinkronisasi lebih lanjut antara kedua lembaga agar data menjadi lebih akurat dan seragam.
“Kalau dilihat total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan dirawat inap itu ada 636 orang menurut data kami, sedangkan di Kemenkes tercatat 638 orang. Ada selisih dua orang, dan ini sedang kami sinkronkan,” jelasnya.
Selain itu, untuk pasien rawat jalan, BGN mencatat 11.004 orang sementara data Kemenkes menunjukkan 12.755 orang. Dari keseluruhan kasus tersebut, Dadan menyoroti data yang paling mencolok adalah jumlah penerima manfaat program MBG yang terdampak gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan pangan.
“Totalnya kalau berbasis laporan Kemenkes, ada 13.371 penerima manfaat program MBG yang mengalami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi,” ungkapnya.
Meski kasus keracunan cukup tinggi, Dadan menegaskan bahwa secara keseluruhan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan baik. Hingga saat ini, total produksi program MBG telah mencapai 1,8 miliar porsi makanan, yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Sampai hari ini kita sudah memproduksi total 1,8 miliar porsi makan, dan sebagian besar sudah berjalan serta terdistribusi dengan baik,” kata Dadan di hadapan anggota dewan.
Ia menambahkan bahwa BGN terus berupaya memperketat pengawasan terhadap standar kebersihan dan kualitas bahan pangan dalam setiap penyediaan menu MBG. Pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pemasok bahan makanan hingga penyaji di lapangan.
“Kami terus melakukan evaluasi di setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi. Semua harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, beberapa anggota Komisi IX DPR meminta agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya dalam aspek pengawasan kualitas makanan. Mereka menilai, tingginya angka keracunan menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai produksi dan distribusi program tersebut.
“Kalau 48 persen kasus keracunan berasal dari MBG, ini bukan angka kecil. Harus ada audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak berulang,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Namun, meningkatnya kasus keracunan pangan dari menu MBG memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan di lapangan.
Dadan memastikan bahwa pihaknya bersama Kemenkes dan lembaga terkait lainnya akan memperkuat sistem pelaporan dan investigasi kasus keracunan untuk memastikan penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tidak menutup mata terhadap temuan ini. Semua pihak terkait akan kami libatkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan,” kata Dadan menutup penjelasannya. (Sumber : detikkalimantan, Editor : KBO Babel)
