KBOBABEL.COM (Jakarta) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, khususnya di sektor perpajakan dan kepabeanan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberantas berbagai praktik curang yang selama ini dinilai merugikan keuangan negara. Rabu (25/3/2026)
Dalam diskusi bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, ia menyoroti sejumlah praktik ilegal yang masih kerap terjadi, seperti penyelundupan, penipuan, hingga manipulasi nilai transaksi atau under invoicing. Menurutnya, praktik-praktik tersebut telah lama menjadi celah kebocoran penerimaan negara dan harus segera dihentikan.
“Kita harus bereskan governance kita. Kecenderungan menipu, penyelundupan, under invoicing, semua praktik itu harus dibenahi secara bertahap,” ujar Prabowo, dikutip Rabu (25/3).
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar integritas aparatur negara. Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Prabowo mengungkapkan bahwa langkah pembersihan yang telah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mulai menunjukkan hasil positif. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan penerimaan pajak pada awal tahun 2026.
Menurutnya, penerimaan pajak pada Januari hingga Februari mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari 30 persen. Tren ini dinilai sebagai indikator awal keberhasilan reformasi yang tengah dijalankan pemerintah.
“Kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajectory naik. Januari, Februari, Maret ini naik cukup signifikan, sekitar 30 persen. Mudah-mudahan ini bisa bertahan,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya penertiban internal yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah berupaya memastikan sistem perpajakan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun manipulasi.
Selain Direktorat Jenderal Pajak, pembenahan juga akan dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo menilai sektor kepabeanan juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara, namun masih membutuhkan perbaikan dari sisi tata kelola dan pengawasan.
“Sekarang Bea Cukai juga harus kita bersihkan. Ini bagian dari upaya menyeluruh agar tidak ada lagi kebocoran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan. Ia meminta agar setiap aparatur negara melakukan introspeksi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“You bersihkan dirimu atau nanti akan dibersihkan,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik penyimpangan di dalam birokrasi. Ia bahkan menyebut telah ada sejumlah menteri yang mengambil langkah tegas terhadap pejabat di bawahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang disebut telah memberhentikan dua pejabat setingkat direktur jenderal sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas di internal kementeriannya.
Prabowo menilai langkah-langkah tegas seperti itu perlu menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa keberanian untuk menindak pelanggaran secara nyata.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem yang bersih dan transparan, kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah diharapkan akan meningkat.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan penerimaan negara dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan tren positif ini dapat dipertahankan. Ia optimistis, jika reformasi dilakukan secara konsisten, penerimaan negara akan semakin kuat dan mampu mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Dengan komitmen tersebut, Prabowo berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja lebih profesional, jujur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Reformasi yang sedang berjalan diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Sumber : IKPI,Editor : KBO Babel)
