BPS Hapus 1,9 Juta Keluarga Tak Layak Terima Bansos dari DTSN

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;Jakarta&rpar; &&num;8211&semi; Badan Pusat Statistik &lpar;BPS&rpar; menyelesaikan proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional &lpar;DTSN&rpar; dengan mengungkap bahwa sebanyak 1&comma;9 juta keluarga dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial &lpar;bansos&rpar;&period; Data tersebut kini telah dihapus dari daftar penerima manfaat&period; Hal ini disampaikan Kepala BPS&comma; Amalia Adininggar Widyasanti&comma; dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan&comma; Jakarta&comma; pada Senin &lpar;2&sol;6&sol;2025&rpar;&period; Selasa &lpar;3&sol;6&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah kita integrasikan per 3 Februari kemudian kami lakukan updating&period; Pertama&comma; dengan berbagai data&period; Kedua&comma; juga melakukan crosscheck dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial&comma;&&num;8221&semi; ujar Amalia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam proses validasi tersebut&comma; BPS melakukan verifikasi menyeluruh dengan berbagai metode&period; Langkah tersebut menghasilkan data terbaru tentang keluarga penerima manfaat &lpar;KPM&rpar;&period; Dari total 20&comma;3 juta keluarga yang tercatat sebelumnya&comma; kini hanya 16&comma;5 juta keluarga yang dinyatakan layak menerima bansos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Amalia menjelaskan&comma; &&num;8220&semi;Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP&comma; maka ada&comma; dari 20&comma;3 juta KPM saat ini ada 16&comma;5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP dan dari 16&comma;5 juta itu 14&comma;3 juta memang berada di desil 1 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei&period;&&num;8221&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam proses verifikasi tersebut&comma; BPS menemukan adanya inclusion error&comma; yaitu keluarga yang tercatat sebagai penerima bansos namun sebenarnya tidak memenuhi kriteria kelayakan&period; Dari 6&comma;9 juta keluarga yang dilakukan pemeriksaan lapangan atau ground check&comma; sebanyak 1&comma;9 juta keluarga dipastikan tidak layak menerima bansos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error&comma; dari 6&comma;9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1&comma;9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional&comma; sebagai dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak&comma;&&num;8221&semi; terang Amalia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dari data yang telah diverifikasi&comma; sebanyak 14&comma;3 juta keluarga berada dalam kategori desil 1&comma; atau golongan masyarakat berpenghasilan terendah&period; Penyaluran bantuan sosial kepada kelompok ini sudah dimulai oleh Kementerian Sosial sejak akhir Mei&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Amalia menegaskan bahwa langkah verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan&period; Dengan demikian&comma; data DTSN dapat terus diperbarui dan dijaga akurasinya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Proses validasi ini melibatkan kerja sama lintas instansi&comma; termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan &lpar;BPKP&rpar; dan Kementerian Sosial&period; Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan penghapusan 1&comma;9 juta keluarga yang tidak berhak menerima bansos&comma; pemerintah berharap distribusi bantuan sosial dapat lebih merata dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat&period; &lpar;Sumber&colon; Detikcom&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;