KBOBABEL.COM (SERANG) — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat bantu bagi kerja jurnalistik, bukan justru menggantikan nurani, etika, dan tanggung jawab moral insan pers. Senin (9/2/2026)
Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026). Kehadirannya sekaligus mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lain.
“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” ujar Cak Imin dalam sambutannya di hadapan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menyampaikan salam hormat serta apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdian yang selama ini diberikan bagi bangsa dan negara. Presiden, kata dia, menaruh penghargaan tinggi terhadap peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, kebebasan berekspresi, serta akal sehat publik.
Menurut Cak Imin, tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna dan kepercayaan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan, viralitas, dan kecanggihan teknologi tanpa mengedepankan kualitas, verifikasi, dan etika jurnalistik justru akan menjauh dari publik.
“Jika pers hanya mengejar klik dan sensasi, maka yang hilang bukan hanya kualitas berita, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Padahal kepercayaan publik adalah modal utama jurnalisme,” tegasnya.
Ia juga menyoroti realitas Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia kini telah terhubung dengan internet, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial hampir tiga jam per hari. Kondisi ini, menurut Cak Imin, menjadikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.
“Di tengah banjir informasi, sentimen media bisa dengan cepat membentuk opini publik. Karena itu, pers memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan mencerahkan,” katanya.
Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan pers berjuang sendiri menghadapi disrupsi digital, termasuk tantangan berat yang dihadapi industri media terkait perubahan model bisnis dan keadilan ekonomi.
“Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil, agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi,” ujar Cak Imin.
Ia juga menyampaikan dukungan pemerintah terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit atau publisher rights, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara maju. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan antara platform digital global dan perusahaan pers nasional.
Di tengah maraknya konten instan dan informasi tidak berkualitas yang berpotensi menurunkan daya nalar masyarakat, Cak Imin menekankan bahwa pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan justru menjadi bagian dari kebisingan ruang digital. Pers diharapkan berperan aktif dalam melawan hoaks, disinformasi, dan misinformasi yang kian masif.
Selain itu, pers juga diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik secara jernih dan kritis. Cak Imin mencontohkan peran pers dalam mengawal serta mengedukasi masyarakat terkait berbagai program prioritas nasional, seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga program-program strategis jangka panjang lainnya.
Pada kesempatan itu, Cak Imin menegaskan tiga peran utama pers ke depan. Pertama, sebagai sarana edukasi publik yang mencerdaskan. Kedua, sebagai penjaga etika dan integritas di ruang digital. Ketiga, sebagai pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai, diskriminatif, atau melanggar privasi.
Ia pun mengajak seluruh insan pers, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan. Menurutnya, pers yang kuat dan independen merupakan fondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa,” tutup Cak Imin. (Sumber : Antara Babel, Editor : KBO Babel)
