KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Staf Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Bidang Pertahanan, Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, turun langsung ke Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025. Kehadiran Yoedhi menjadi bukti perhatian serius pemerintah pusat terhadap kelancaran dan legitimasi pesta demokrasi di daerah. Selasa (26/8/2025)
Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Soll Marina, Senin (25/8/2025), Yoedhi menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Menko Polkam. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh agar pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Iya betul (atensi) memang ada penekan dari pak Menko Polkam, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Ulang harus berjalan aman, lancar, tertib sesuai aturan yang mencerminkan aspek demokrasi,” ujarnya.
Yoedhi menambahkan, salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Menurutnya, partisipasi pemilih yang tinggi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Tingginya tingkat kehadiran pemilih akan mencerminkan kesadaran politik dan kualitas demokrasi di daerah,” kata Yoedhi.
Selain mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, ia juga mengingatkan pentingnya netralitas pemerintah dalam mendukung proses pemilihan. Menurutnya, keberpihakan pemerintah justru akan merusak legitimasi dari hasil Pilkada itu sendiri.
“Kami dari pemerintah berkewajiban memberikan dukungan dan harus menjaga netralitas. Kalau proses Pilkada ini berjalan dengan baik, maka pemimpin yang terpilih akan memiliki legitimasi kuat sebagai pilihan masyarakat,” tegasnya.
Yoedhi menilai bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Ulang tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh kerja sama berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga masyarakat sebagai pemilih.
“Kesuksesan Pilkada Ulang sangat bergantung pada kinerja penyelenggara serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Yoedhi juga memantau kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada Ulang di Bangka dan Pangkalpinang. Ia mengapresiasi upaya KPU daerah serta Bawaslu yang telah bekerja keras memastikan semua proses berjalan sesuai tahapan. Menurutnya, koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan menjadi kunci untuk menciptakan suasana kondusif saat pemungutan suara.
Pilkada Ulang 2025 di Bangka dan Pangkalpinang digelar setelah pasangan calon tunggal kalah dalam Pilkada Serentak 2024, sehingga harus dilakukan pemilihan ulang.
Situasi ini menjadikan Pilkada Ulang sebagai momentum penting bagi masyarakat di Bangka dan Pangkalpinang untuk menentukan arah kepemimpinan daerah dalam lima tahun ke depan. Pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak hanya berjalan damai, tetapi juga mampu menghasilkan pemimpin dengan legitimasi kuat.
(Sumber: Negerilaskarpelangi.com, Editor: KBO Babel)