KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel sudah lama melakukan praktik pemerasan sebelum akhirnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Kasus ini menjadi sorotan karena Noel merupakan bagian dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumat (22/8/2025)
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa dugaan pemerasan tersebut tidak dilakukan secara singkat.
“Sudah berlangsung lama,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara rinci perusahaan mana saja yang diduga menjadi korban pemerasan. Fitroh hanya menegaskan bahwa jumlah yang diperas tidak sedikit.
“Cukup besar,” jelasnya.
Noel diketahui menjabat sebagai Wamenaker sejak Oktober 2024. Selama menjabat, ia diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Skema pemerasan ini diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang membantu Noel dalam praktik ilegal tersebut.
Dalam OTT yang digelar pada Rabu (20/8/2025) malam, tim penindakan KPK mengamankan Noel bersama sembilan orang lainnya. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Sesuai aturan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Selain menangkap sejumlah orang, KPK juga menyita barang bukti dalam operasi tersebut. Barang bukti yang ditemukan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga sejumlah aset mewah.
“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” jelas Fitroh.
Temuan barang bukti tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa praktik pemerasan yang dilakukan Noel berjalan dalam skala besar dan telah berlangsung cukup lama.
Kasus yang menjerat Noel menambah daftar panjang pejabat publik yang terlibat praktik korupsi melalui modus pemerasan. KPK menegaskan akan terus menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan.
Dengan penangkapan ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah selanjutnya KPK dalam menetapkan status hukum Noel dan sembilan orang lainnya. Jika terbukti, kasus ini tidak hanya mencoreng nama pribadi Noel, tetapi juga memberi catatan buruk bagi kabinet pemerintahan saat ini. (Sumber: Detikcom, Editor: KBO Babel)
