KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Sebanyak 291 tenaga pendidikan, termasuk guru dan penjaga sekolah, yang selama ini menerima gaji melalui Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bangka Belitung. Isu ini mencuat setelah wacana penghapusan IPP dari orang tua siswa digulirkan oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Kamis (15/5/2025)
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat untuk membahas masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan perlunya solusi konkret untuk menggantikan dana yang selama ini diperoleh dari IPP.
“Yang dipermasalahkan oleh sekolah tidak dipermasalahkan lagi, kalau mereka tidak mengadakan IPP. Kita sepakat kita suruh kaji Inspektorat, biro hukum dan Dinas Pendidikan dengan Sekda bisa gak dibayar dengan APBD? Kalau bisa ya sudah clear,” ujar Didit Srigusjaya pada Rabu (14/5/2025).
Didit menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam program kerja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pembiayaan pendidikan jika IPP benar-benar dihapuskan.
“Tinggal nanti 2026 mampu tidak APBD membayar operasional sekolah di luar APBN dan APBD. Asumsi kita untuk guru honorer dan operasional sekolah itu, hampir Rp 50 miliar per tahun. Tentunya, nanti akan kita bahas bersama Gubernur,” jelasnya.
Pihak DPRD meminta seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan kajian komprehensif, termasuk mempertimbangkan potensi alokasi anggaran dari APBD. Koordinasi intensif antara Inspektorat, biro hukum, Dinas Pendidikan, dan Sekretaris Daerah juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak sekolah maupun pemerintah.
Di sisi lain, Ketua PGRI Bangka Belitung, Agus Sugihartono, menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memajukan sektor pendidikan. Ia menekankan pentingnya mencari solusi alternatif agar kebutuhan operasional sekolah tetap terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat.
“Kita sepakat mendukung visi misi Gubernur, untuk memajukan pendidikan. Nanti akan mencari formula baru, solusi cari menutup anggaran yang di luar IPP akan dicari formulasinya. Mudah-mudahan yang sekian miliar tadi, akan ditutup dengan masukan DPRD dan yang lainnnya,” jelas Agus Sugihartono.
Ia berharap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Bangka Belitung. Agus juga menekankan pentingnya kelanjutan diskusi antara pemerintah dan DPRD agar masalah ini dapat segera menemukan titik terang.
“Pertemuan atau audiensi lanjutan tetap ada, karena DPRD dengan pemerintah untuk bertemu untuk ketok palu. Secepatnya, harus ada koordinasi dengan DPRD,” ungkapnya.
Hingga saat ini, upaya pembahasan lanjutan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan kualitas pendidikan di Bangka Belitung. Pemerintah provinsi diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan siswa dan sekolah tetapi juga realistis dalam implementasinya.
Isu ini menjadi salah satu prioritas utama DPRD Bangka Belitung untuk diselesaikan dalam waktu dekat, dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)
