DPRD Babel Panggil Seluruh Kepala Sekolah, Bahas Wacana Penghapusan IPP

Foto: Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya memimpin rapat bersama Kepala Sekolah SMA dan SMK Sederajat, Rabu (14/5/2025).

Advertisements

<a href="http&colon;//KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM</a> (Bangka Belitung) &&num;8211&semi; Sebanyak 291 tenaga pendidikan, termasuk guru dan penjaga sekolah, yang selama ini menerima gaji melalui Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bangka Belitung&period; Isu ini mencuat setelah wacana penghapusan IPP dari orang tua siswa digulirkan oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani&period; Kamis (15/5/2025)&NewLine;Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat untuk membahas masalah tersebut&period; Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan perlunya solusi konkret untuk menggantikan dana yang selama ini diperoleh dari IPP&period;&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Yang dipermasalahkan oleh sekolah tidak dipermasalahkan lagi, kalau mereka tidak mengadakan IPP&period; Kita sepakat kita suruh kaji Inspektorat, biro hukum dan Dinas Pendidikan dengan Sekda bisa gak dibayar dengan APBD&quest; Kalau bisa ya sudah clear,” ujar Didit Srigusjaya pada Rabu (14/5/2025)&period;&NewLine;Didit menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam program kerja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung&period; Namun, ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pembiayaan pendidikan jika IPP benar-benar dihapuskan&period;&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Tinggal nanti 2026 mampu tidak APBD membayar operasional sekolah di luar APBN dan APBD&period; Asumsi kita untuk guru honorer dan operasional sekolah itu, hampir Rp 50 miliar per tahun&period; Tentunya, nanti akan kita bahas bersama Gubernur,” jelasnya&period;&NewLine;Pihak DPRD meminta seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan kajian komprehensif, termasuk mempertimbangkan potensi alokasi anggaran dari APBD&period; Koordinasi intensif antara Inspektorat, biro hukum, Dinas Pendidikan, dan Sekretaris Daerah juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak sekolah maupun pemerintah&period;&NewLine;Di sisi lain, Ketua PGRI Bangka Belitung, Agus Sugihartono, menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memajukan sektor pendidikan&period; Ia menekankan pentingnya mencari solusi alternatif agar kebutuhan operasional sekolah tetap terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat&period;&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Kita sepakat mendukung visi misi Gubernur, untuk memajukan pendidikan&period; Nanti akan mencari formula baru, solusi cari menutup anggaran yang di luar IPP akan dicari formulasinya&period; Mudah-mudahan yang sekian miliar tadi, akan ditutup dengan masukan DPRD dan yang lainnnya,” jelas Agus Sugihartono&period;&NewLine;Ia berharap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Bangka Belitung&period; Agus juga menekankan pentingnya kelanjutan diskusi antara pemerintah dan DPRD agar masalah ini dapat segera menemukan titik terang&period;&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Pertemuan atau audiensi lanjutan tetap ada, karena DPRD dengan pemerintah untuk bertemu untuk ketok palu&period; Secepatnya, harus ada koordinasi dengan DPRD,” ungkapnya&period;&NewLine;Hingga saat ini, upaya pembahasan lanjutan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan kualitas pendidikan di Bangka Belitung&period; Pemerintah provinsi diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan siswa dan sekolah tetapi juga realistis dalam implementasinya&period;&NewLine;Isu ini menjadi salah satu prioritas utama DPRD Bangka Belitung untuk diselesaikan dalam waktu dekat, dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan&period; (Sumber&colon; Bangka Pos, Editor&colon; KBO Babel)&NewLine;

putri utami