Bangka Belitung

DPRD Babel Panggil Seluruh Kepala Sekolah, Bahas Wacana Penghapusan IPP

Advertisements

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;Bangka Belitung&rpar; &&num;8211&semi; Sebanyak 291 tenaga pendidikan&comma; termasuk guru dan penjaga sekolah&comma; yang selama ini menerima gaji melalui Iuran Penyelenggaraan Pendidikan &lpar;IPP&rpar; menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bangka Belitung&period; Isu ini mencuat setelah wacana penghapusan IPP dari orang tua siswa digulirkan oleh Gubernur Bangka Belitung&comma; Hidayat Arsani&period; Kamis &lpar;15&sol;5&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung&comma; Didit Srigusjaya&comma; menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil seluruh kepala sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat untuk membahas masalah tersebut&period; Dalam pertemuan tersebut&comma; DPRD menekankan perlunya solusi konkret untuk menggantikan dana yang selama ini diperoleh dari IPP&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Yang dipermasalahkan oleh sekolah tidak dipermasalahkan lagi&comma; kalau mereka tidak mengadakan IPP&period; Kita sepakat kita suruh kaji Inspektorat&comma; biro hukum dan Dinas Pendidikan dengan Sekda bisa gak dibayar dengan APBD&quest; Kalau bisa ya sudah clear&comma;” ujar Didit Srigusjaya pada Rabu &lpar;14&sol;5&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Didit menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam program kerja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung&period; Namun&comma; ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pembiayaan pendidikan jika IPP benar-benar dihapuskan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tinggal nanti 2026 mampu tidak APBD membayar operasional sekolah di luar APBN dan APBD&period; Asumsi kita untuk guru honorer dan operasional sekolah itu&comma; hampir Rp 50 miliar per tahun&period; Tentunya&comma; nanti akan kita bahas bersama Gubernur&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pihak DPRD meminta seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan kajian komprehensif&comma; termasuk mempertimbangkan potensi alokasi anggaran dari APBD&period; Koordinasi intensif antara Inspektorat&comma; biro hukum&comma; Dinas Pendidikan&comma; dan Sekretaris Daerah juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak sekolah maupun pemerintah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di sisi lain&comma; Ketua PGRI Bangka Belitung&comma; Agus Sugihartono&comma; menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memajukan sektor pendidikan&period; Ia menekankan pentingnya mencari solusi alternatif agar kebutuhan operasional sekolah tetap terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kita sepakat mendukung visi misi Gubernur&comma; untuk memajukan pendidikan&period; Nanti akan mencari formula baru&comma; solusi cari menutup anggaran yang di luar IPP akan dicari formulasinya&period; Mudah-mudahan yang sekian miliar tadi&comma; akan ditutup dengan masukan DPRD dan yang lainnnya&comma;” jelas Agus Sugihartono&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia berharap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Bangka Belitung&period; Agus juga menekankan pentingnya kelanjutan diskusi antara pemerintah dan DPRD agar masalah ini dapat segera menemukan titik terang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pertemuan atau audiensi lanjutan tetap ada&comma; karena DPRD dengan pemerintah untuk bertemu untuk ketok palu&period; Secepatnya&comma; harus ada koordinasi dengan DPRD&comma;” ungkapnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hingga saat ini&comma; upaya pembahasan lanjutan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan kualitas pendidikan di Bangka Belitung&period; Pemerintah provinsi diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan siswa dan sekolah tetapi juga realistis dalam implementasinya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Isu ini menjadi salah satu prioritas utama DPRD Bangka Belitung untuk diselesaikan dalam waktu dekat&comma; dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan&period; &lpar;Sumber&colon; Bangka Pos&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;

putri utami

Recent Posts

DLHK Babel Diduga Tutup Mata Soal Villa Ilegal di Hutan Lindung Takari

BANGKA, KBOBABEL.COM – PUBLIK kembali digemparkan oleh temuan bangunan villa permanen yang berdiri megah di…

4 jam ago

Enam PIP Ilegal Uji Nyali di Kolong Marbuk-Kenari, Warga Desak Penertiban

KBOBABEL.COM (Koba-Bangka Tengah)  – Setelah lama sunyi, suara dentuman mesin Ponton Isap Produksi (PIP) jenis…

6 jam ago

Mafia Tanah Serobot Pantai Takari, Dokumen Dipalsukan, Hutan Lindung Jadi Villa  

KBOBABEL.COM (Bangka) — Sebuah skandal pertanahan mencoreng kawasan konservasi pantai di Kabupaten Bangka. Tanpa dasar…

8 jam ago

PT Timah Gelar Pelatihan Decoupage untuk Masyarakat Adat Mapur, Dorong Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

KBOBABEL.COM (BANGKA) – Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat adat,…

8 jam ago

Webinar “Laut Bukan Tong Sampah”: PT Timah Dorong Pertambangan Laut Berkelanjutan

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – PT Timah Tbk terus melanjutkan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025…

8 jam ago

Jaksa Agung Tegas: Copot Kajati yang Minim Tangani Kasus Korupsi

KBOBABEL.COM (MALUKU UTARA) — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, dengan tegas memerintahkan seluruh Kepala…

8 jam ago