KBOBABEL.COM (BANGKA TENGAH) — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Apkasindo) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bangka Tengah menyuarakan kekhawatiran atas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah ini yang dianggap paling rendah di Indonesia bahkan dunia. Keluhan ini disampaikan dalam audiensi dan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah di Koba, Senin (6/4/2026). Selasa (7/4/2026)
Ketua Apkasindo Bangka Tengah, Maladi, menegaskan bahwa sawit menjadi penopang pembangunan dan ekonomi daerah. Menurutnya, sebagian besar program pembangunan di Bangka Tengah, termasuk program BPJS gratis, bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.
“Sawit itu menjadi penopang pembangunan dan ekonomi saat ini di Bangka Tengah, termasuk program BPJS,” ujar Maladi.
Dalam pertemuan tersebut, Maladi menyampaikan bahwa meskipun permasalahan harga TBS berada di ranah provinsi, pihak DPRD provinsi maupun perusahaan sawit yang ada di Belitung jarang hadir untuk membahas masalah ini. Hal ini membuat Apkasindo menuntut DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk menindaklanjuti aspirasi petani.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk audensi saat ini karena provinsi setengah hati. Ditambah pabrik-pabrik di Belitung tak pernah mau hadir kesepakatan harga. Ini harus ditegurlah semua pabrik nakal. Tapi tetap yang harusnya berbicara adalah kebijakan dan pengawasan karena menyangkut masyarakat,” tegasnya.
Maladi menegaskan, perjuangan ini bukan untuk sensasi, tetapi demi hak masyarakat dan petani sawit Bangka Tengah. Ia menyoroti fakta bahwa harga TBS di Bangka Tengah jauh di bawah harga nasional. Berdasarkan data nasional, harga TBS rata-rata mencapai Rp3.788–Rp3.902 per kilogram, sementara di Bangka Tengah hanya Rp2.870 per kilogram.
“Kami tidak nyari sensasi atau apapun. Kami hanya perjuangkan hak masyarakat. Tolong pak ketua dewan sampaikan ke provinsi. Mau gubernur dan Ketua DPRD provinsinya yang setengah hati mengurus kami. Kasihan petani sawit Bangka Tengah dibeli harga paling rendah se dunia untuk TBS-nya,” lanjut Maladi.
Ia menekankan bahwa masyarakat dan pabrik bukanlah pihak yang disalahkan, melainkan kurang tegasnya kebijakan pemerintah provinsi dalam mengatur harga TBS. Hal ini berdampak pada ketimpangan harga di Bangka Tengah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Sawit ini banyak sekolahkan anak kita, bangun infrastruktur, membangun ekonomi dan sosial, tetapi kebijakannya tidak tegas dan tidak merata. Makannya kami meminta Pemerintah untuk atasi, awasi, dan juga kaji ulang harga TBS sawit di Bangka Tengah ini,” tegasnya.
Ketua DPRD Bangka Tengah juga mengakui bahwa penyelarasan dan penetapan harga oleh pabrik maupun provinsi tidak melibatkan DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Akibatnya, Bangka Tengah menjadi wilayah dengan harga TBS termurah.
“Penetapan harga oleh provinsi dan pabrik di Bangka Tengah tak pernah melibatkan kami. Kami hanya minta petani menanam sawit dan sawit ada yang beli di Bangka Tengah lewat pabrik-pabrik sawit ini. Namun siapa sangka harga yang ditawarkan tidak sesuai,” jelasnya.
Apkasindo juga menyampaikan bahwa mereka telah banyak membantu petani sawit melalui program bibit kecambah, pupuk, dan dukungan teknis lainnya. Namun, selisih harga antara Bangka Tengah dan harga nasional yang bisa mencapai seribu rupiah per kilogram sangat signifikan bagi kesejahteraan petani.
“Di Bangka Tengah Rp2.800 per kilo TBS, nasional bisa Rp4.000 bahkan. Ini sudah jadi tanda tanya kenapa,” jelas Maladi.
Untuk itu, Apkasindo menyatakan akan membawa aspirasi ini ke tingkat DPR RI agar harga TBS di Bangka Tengah bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebab harga rendah di Bangka Tengah adalah terbatasnya jumlah pabrik penampung yang masih kurang dibandingkan kebutuhan petani.
“Intinya kami meminta pihak swasta membantu kami dalam mensejahterakan rakyat kami. Kami akan bawa masalah harga ini ke DPR RI karena kami belum pernah dapat tembusan masalah harga dan penetapannya. Intinya kami ingin keadilan yang sama bagi masyarakat kami,” tegas Maladi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Isa, menjelaskan bahwa banyak pabrik sawit di Bangka Tengah belum memenuhi kebutuhan kebun plasma dan belum menetapkan harga yang sudah disepakati di provinsi.
“Harga TBS per dua minggu sekali kita sepakati bersama perusahaan dan dinas. Harganya memang ada perbedaan di Bangka Tengah ini. Masalahnya, perusahaan kadang tidak memberikan harga perkiraan dari pabrik. Kadang cuma menerima harga minimal dari provinsi dengan kategori umur sawit,” jelas Isa.
Ia menambahkan, harga TBS yang dibeli perusahaan bermitra dengan pemerintah di Bangka Belitung minimal Rp2.869 per kilogram untuk sawit muda (3 tahun) hingga Rp3.600 untuk sawit tua (di atas 12 tahun), dengan rata-rata harga minimal Rp3.300 per kilogram.
“Kita punya landasan lewat Pergub yang mana kita atur perusahaan bermitra dengan provinsi saja. Yang di level masyarakat atau pengepul itu tergantung masing-masing orang. Intinya harga rata-rata Rp3.300, dan saya tahu perusahaan yang ada di Bangka Tengah bermitra dengan kami. Jadi harusnya acuan harga dari harga kesepakatan di provinsi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa semua harga yang ditetapkan provinsi sudah sesuai kesepakatan bersama dengan perusahaan dan berdasarkan Pergub serta Permentan. Termasuk semua daerah pasti ada perwakilan untuk mengawasi.
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan harga TBS agar petani sawit Bangka Tengah mendapatkan harga yang adil dan sejalan dengan standar nasional, serta menjaga kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi lokal. (Sumber : Intrik.id, Editor : KBO Babel)
