DPRD Pangkalpinang Bahas Perubahan KUA-PPAS 2025 dalam Sidang Paripurna

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;PANGKALPINANG&rpar; – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar sidang paripurna&comma; Kamis &lpar;05&sol;06&sol;2025&rpar;&comma; guna menerima penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara &lpar;KUA-PPAS&rpar; APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2025&period; Sidang yang berlangsung di gedung DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD Abang Hertza dan dihadiri langsung oleh Penjabat &lpar;Pj&rpar; Walikota Pangkalpinang&comma; M&period; Unu Ibnudin&period; Senin &lpar;9&sol;6&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kesempatan tersebut&comma; Pj Walikota Unu menjelaskan beberapa poin penting terkait perubahan KUA-PPAS yang diajukan&period; Ia menyebutkan bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja prioritas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Rencana alokasi belanja pada Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2025 Kota Pangkalpinang akan lebih diarahkan pada pemenuhan kekurangan belanja pada APBD murni 2025 yang sifatnya wajib mengikat seperti belanja kebutuhan listrik&comma; air&comma; telepon&comma; kekurangan gaji dan tunjangan pegawai&comma; serta belanja wajib lainnya&comma;&&num;8221&semi; ungkap Unu di hadapan para anggota DPRD&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; alokasi anggaran dalam perubahan ini juga mencakup kebutuhan belanja yang telah dilakukan mendahului perubahan&period; Salah satunya adalah pembiayaan Pilkada Ulang Tahun 2025&period; Unu menegaskan bahwa pengalokasian anggaran ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan kebutuhan pilkada dapat terpenuhi secara memadai dan terukur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Unu menjelaskan bahwa salah satu aspek utama dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS ini adalah pemenuhan kebutuhan belanja yang menyentuh kepentingan publik&period; Hal ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Pangkalpinang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Lalu untuk aspek memenuhi kebutuhan belanja kegiatan yang sangat mendasar yang menyentuh kepentingan publik dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta aspek belanja untuk menjamin keberlangsungan program prioritas daerah&comma;&&num;8221&semi; lanjutnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Unu juga menggarisbawahi bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran &lpar;SILPA&rpar; tahun anggaran sebelumnya akan digunakan untuk menutupi defisit belanja dalam APBD Perubahan 2025&period; Langkah ini dianggap sebagai solusi strategis untuk memastikan anggaran berjalan sesuai perencanaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS ini&comma; Unu berharap DPRD Kota Pangkalpinang dapat segera memberikan persetujuan sehingga Pemkot Pangkalpinang dapat melaksanakan program-program prioritas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dengan nanti ditetapkannya Perubahan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 oleh legislatif DPRD Kota Pangkalpinang&comma; maka kami Pemkot Pangkalpinang akan sudah bisa melaksanakan anggaran dan seluruh program kegiatan&comma; supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dan masyarakat bisa menerima hasil layanan yang makin lebih dari pemerintah&comma;&&num;8221&semi; ujar Unu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sidang paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran Kota Pangkalpinang tetap berjalan secara optimal&period; Ketua DPRD Abang Hertza menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rencana anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat&period; &lpar;Sumber&colon; Babelpos&period;id&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;