KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dua Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah diberhentikan dari jabatannya. Pemecatan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, sebagai bagian dari langkah penertiban internal di kementerian tersebut. Senin (23/3/2026)
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sebuah wawancara bersama sejumlah tokoh nasional yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir praktik penyimpangan di tubuh birokrasi.
Menurut Prabowo, langkah tegas yang dilakukan oleh Menteri PU menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam membersihkan aparat negara dari oknum yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Ia menyebut, meskipun sosok Dody dikenal sebagai pribadi yang santun, namun tetap berani mengambil keputusan tegas terhadap bawahannya.
“Saya lihat di beberapa menteri sudah mulai berbenah. Ada dirjen-dirjen yang nakal langsung dipecat. Menteri PU saya orangnya baik, tapi kalau ada yang main-main, dia langsung bertindak,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa upaya pembenahan tidak hanya dilakukan di satu kementerian, tetapi menyasar seluruh lembaga negara. Ia menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
Prabowo juga mengaitkan langkah pembersihan tersebut dengan peningkatan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Ia mengungkapkan bahwa dalam tiga bulan pertama tahun ini, terjadi kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan.
“Kalau kita lihat penerimaan pajak kita Januari, Februari, Maret ini naik cukup signifikan, sekitar 30 persen. Mudah-mudahan ini bisa bertahan,” katanya.
Ia menilai, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Presiden juga menyoroti perlunya pembenahan di sektor lain, termasuk Bea dan Cukai, yang dinilai masih memiliki celah untuk perbaikan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa seluruh institusi negara harus melakukan pembenahan secara internal. Ia bahkan memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat agar menjaga integritas dan kinerja mereka.
“Saya selalu bilang kepada semua jajaran, bersihkan diri kalian, atau nanti akan dibersihkan,” tegasnya.
Langkah pemecatan dua Dirjen di Kementerian PU ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dengan komitmen tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi birokrasi akan terus menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. Ia berharap, melalui langkah-langkah tegas ini, tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh sektor. (Sumber : SindoNews, editor : KBO Babel)
