KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kader partainya berinisial AD apabila terbukti menelantarkan anak kandungnya tanpa memberikan nafkah. Sikap tegas tersebut disampaikan Dayat sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga integritas kader di tengah sorotan publik. Rabu (11/3/2026)
AD diketahui merupakan Ketua Partai Golkar Kota Pangkalpinang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi di DPRD Kota Pangkalpinang. Namanya menjadi perhatian publik setelah muncul laporan dari mantan istrinya terkait dugaan penelantaran anak.
Menanggapi persoalan tersebut, Dayat Arsani menegaskan bahwa kasus tersebut pada dasarnya merupakan persoalan pribadi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, ia memastikan partai tidak akan tinggal diam apabila kadernya terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain.
“Ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan partai. Ini urusan pribadi. Mantan istrinya silakan melapor saja ke polisi. Kalau terbukti, kita pecat. Selesai,” kata Dayat kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Menurut Dayat, Partai Golkar memiliki komitmen untuk menjaga nama baik organisasi. Oleh karena itu, setiap kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun tindakan yang merugikan orang lain tidak akan diberi toleransi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa partai siap mengambil langkah disipliner apabila proses hukum membuktikan adanya kesalahan dari kader yang bersangkutan.
Meski demikian, pernyataan Dayat juga memunculkan perdebatan di kalangan pemerhati politik mengenai batas antara persoalan moral pribadi kader dengan tanggung jawab politik partai. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah masalah pribadi seorang kader dapat sepenuhnya dipisahkan dari citra partai di mata publik.
Para pengamat menilai bahwa kader partai, terlebih yang memegang jabatan strategis baik di partai maupun di lembaga legislatif, pada dasarnya merupakan representasi partai di ruang publik. Karena itu, perilaku pribadi mereka dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang menaunginya.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme internal partai dalam menangani kader yang tersandung persoalan moral atau etika. Publik menilai partai politik seharusnya memiliki sistem pengawasan dan penegakan disiplin internal agar persoalan serupa dapat ditangani secara cepat dan transparan.
Menanggapi hal tersebut, Dayat kembali menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan memberikan ruang bagi kader yang terbukti melakukan kesalahan. Ia menegaskan bahwa partai akan bertindak tegas jika ada bukti kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran.
“Salah, terbukti dan merugikan orang maupun negara, tidak ada tawar-menawar. Dipecat,” tegas Dayat.
Dayat juga mengingatkan seluruh kader Partai Golkar untuk menjaga sikap dan perilaku, baik dalam kehidupan pribadi maupun saat menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap partai sangat bergantung pada integritas para kadernya.
Ia berharap persoalan yang sedang mencuat tersebut dapat diselesaikan secara objektif melalui proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, kebenaran dapat terungkap secara jelas dan langkah yang diambil oleh partai pun memiliki dasar yang kuat.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Bangka Belitung karena melibatkan seorang pimpinan partai sekaligus anggota legislatif. Ke depan, masyarakat menunggu bagaimana proses hukum berjalan serta langkah konkret yang akan diambil oleh Partai Golkar jika dugaan tersebut terbukti. (Sumber : Merdeka Today, Editor : KBO Babel)
