KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Suasana pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan mendadak gempar setelah enam pejabat eselon II atau kepala dinas dilaporkan secara bersamaan mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi ini mencuat ke publik pada Jumat (10/10/2025) setelah beredar foto daftar tanda terima petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Bangka Selatan yang menunjukkan nama dan tanda tangan keenam pejabat tersebut. Sabtu (11/10/2025)
Dalam daftar yang beredar luas di media sosial maupun lingkungan ASN, tercantum nama-nama pejabat yang mengundurkan diri, yakni Sumindar, Sumadi, Muhson, Pinondang Dominggus Marpaung, Basu Priatna, dan Achmad Ansyorii. Keenamnya menerima SK Bupati dengan nomor yang berbeda, namun seluruhnya bertanggal sama, yaitu Jumat, 10 Oktober 2025.
Kabar pengunduran diri serentak para pejabat penting ini menimbulkan kehebohan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat Bangka Selatan. Pasalnya, mereka merupakan pejabat yang memegang posisi strategis dan berperan penting dalam menggerakkan berbagai kebijakan pemerintahan daerah.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait alasan di balik pengunduran diri massal tersebut. Namun, sejumlah spekulasi mulai beredar, mulai dari dugaan ketidakcocokan dengan kebijakan pimpinan daerah hingga persoalan mutasi jabatan.
Salah satu pejabat yang tercantum dalam daftar pengunduran diri itu menolak memberikan penjelasan mendetail. Dengan nada yang tenang namun berat, ia hanya berkata singkat,
“Tidak apa-apa, Allah SWT lebih tahu jalan yang terbaik bagi hamba-Nya.” Ucapan itu semakin menimbulkan tanda tanya besar mengenai situasi internal pemerintahan yang sesungguhnya tengah terjadi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka Selatan, saat dikonfirmasi oleh wartawan, enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menanggapi dengan singkat, “Konfirmasi dengan Pak Sekda,” ujarnya.
Sayangnya, hingga Sabtu (11/10/2025) pagi, Sekretaris Daerah Bangka Selatan belum memberikan tanggapan resmi atas kabar yang menghebohkan ini. Pihak Humas Pemerintah Kabupaten juga masih bungkam dan memilih menunggu arahan langsung dari Bupati.
Sementara itu, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, juga belum muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan resmi. Ketidakhadiran pernyataan dari pihak bupati membuat publik semakin bertanya-tanya apakah pengunduran diri tersebut dilakukan atas dasar sukarela atau terdapat dinamika internal pemerintahan yang tidak harmonis.
Beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa pengunduran diri massal ini berpotensi berkaitan dengan rotasi dan mutasi jabatan yang sedang direncanakan. Namun, informasi ini belum dapat dikonfirmasi secara pasti karena belum ada dokumen atau pengumuman resmi dari pemerintah daerah.
“Kalau benar mereka mundur, tentu ini menjadi pukulan bagi roda pemerintahan. Sebab, posisi mereka sangat vital. Apalagi dilakukan secara bersamaan,” ujar seorang ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat Daerah Bangka Selatan.
Publik kini menyoroti dampak dari pengunduran diri enam pejabat penting tersebut terhadap kinerja pemerintahan daerah. Pasalnya, kekosongan jabatan kepala dinas dapat menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan.
Selain itu, pengunduran diri serentak ini juga menjadi sorotan kalangan politisi dan pengamat pemerintahan daerah. Mereka menilai fenomena tersebut bisa menjadi sinyal adanya ketegangan internal atau persoalan manajerial yang perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas birokrasi.
“Jika benar enam kepala dinas mundur bersamaan, ini tentu luar biasa. Pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Bangka Selatan.
Sejumlah masyarakat juga menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran mereka.
“Kami berharap Bupati segera menjelaskan agar masyarakat tidak menebak-nebak. Jangan sampai ini berdampak pada pelayanan publik,” kata Deni, warga Toboali.
Keenam kepala dinas yang mundur diketahui memimpin beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) penting di Bangka Selatan, seperti dinas sosial, arsip dan perpusda, hingga dinas pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, belum diketahui siapa pejabat pelaksana tugas (Plt) yang akan menggantikan mereka.
Peristiwa pengunduran diri massal pejabat eselon II ini menjadi salah satu kejadian paling mencolok dalam dinamika pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025. Masyarakat kini menunggu sikap resmi dari Bupati Riza Herdavid untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik dan jalannya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Jika tidak segera direspons secara terbuka, bukan tidak mungkin kabar ini akan terus menimbulkan spekulasi yang dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. (Sumber : Babel Aktual, Editor : KBO Babel)
