KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) – Situasi politik dan pertambangan timah di Bangka Belitung kembali memanas. Ajakan untuk menggelar demonstrasi ke Kantor PT Timah Tbk pada 6 Oktober 2025 datang dari seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, yang diketahui merupakan kader Partai Gerindra. Rabu (1/10/2025)
Ajakan tersebut disampaikan Yogi melalui akun Facebook pribadinya, pada Selasa (30/9/2025), dengan mengunggah surat undangan rencana aksi demonstrasi. Dalam unggahan itu, Yogi menyoroti kebijakan PT Timah terkait penertiban tambang rakyat yang dinilainya merugikan masyarakat.
Kritik Yogi Maulana
Dalam pernyataannya, Yogi menuding langkah operasi besar-besaran yang dilakukan PT Timah terhadap tambang rakyat sebagai tindakan yang merampas mata pencaharian warga.
“Kalau tambang diobrak-abrik PT Timah, dibayar dengan harga ngerampok, gimana ekonomi Babel tidak lumpuh, gimana rakyat tidak menjerit,” tulis Yogi dalam akun Facebook-nya.
Ia juga menuding PT Timah sengaja melemahkan peran smelter swasta sehingga tercipta monopoli harga. Menurutnya, situasi itu semakin menyulitkan para penambang.
“Smelter swasta dimatikan oleh mereka, jadi tidak ada persaingan. Bisnis monopoly harga yang benar-benar tidak dalam kewajaran membuat masyarakat penambang berteriak,” tulis Yogi.
Lebih jauh, Yogi menuding PT Timah berperilaku seperti menguasai seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Babel. Ia menyebut langkah perusahaan pelat merah itu menggunakan “tangan besi”.
“Padahal maling teriak maling dengan mengandalkan tangan besi,” cetusnya.
“Seolah-olah hanya PT Timah lah yang punya semua IUP di laut dan darat Bangka Belitung dengan data cadangan melimpah,” imbuh Yogi.
Dalam unggahannya, Yogi juga menegaskan akan hadir bersama para penambang dalam aksi tersebut.
“Kami hadir bersama masyarakat penambang. Mari kita kompak untuk tanah kita. Mari masyarakat Bangka Belitung bersatu,” tulisnya.
Namun, unggahan Yogi Maulana itu kemudian dihapus dari akun Facebook pribadinya beberapa jam setelah viral.
Seruan Ekstrem di TikTok
Tidak hanya di Facebook, narasi provokatif terhadap PT Timah juga muncul di platform lain, termasuk TikTok. Salah satunya dari akun bernama @kmzean01 yang mengunggah video berisi seruan keras untuk “Nepalkan” PT Timah.
Dalam video tersebut, narasi yang dibawakan menyebutkan agar aksi demonstrasi kali ini lebih keras, berbeda dengan aksi sebelumnya di Kantor DPRD yang dianggap gagal. “Nepalkan kantor PT Timah,” begitu narasi yang terdengar dalam video itu.
Video tersebut langsung menuai perhatian warganet dan telah ditonton lebih dari 18 ribu kali. Tidak berhenti di situ, akun yang sama juga mengunggah konten yang lebih ekstrem, salah satunya berbunyi “menolak semua info kecuali ngebom PT Timah”.
Unggahan tersebut sempat viral dan menarik puluhan ribu penonton, memicu kekhawatiran akan potensi provokasi lebih jauh di lapangan.
Reaksi Publik
Seruan Yogi Maulana serta konten provokatif di TikTok itu mendapat beragam respons dari masyarakat. Sebagian warganet mengecam ajakan tersebut karena dianggap memperkeruh suasana dan bisa berujung pada tindakan anarkis.
“Apa pun masalahnya, ajakan demo apalagi dengan narasi ‘Nepalkan’ itu bisa berbahaya. Jangan sampai Bangka Belitung kacau hanya karena persoalan tambang,” tulis salah satu komentar warganet.
Sementara sebagian lainnya menyatakan dukungan terhadap aspirasi penambang, meskipun tetap menolak cara-cara ekstrem yang mengarah pada kekerasan.
Upaya Konfirmasi
Awak media mencoba menghubungi Yogi Maulana untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Tiga nomor telepon miliknya telah dicoba dihubungi pada Selasa (30/9/2025), namun seluruhnya dalam kondisi tidak aktif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Yogi maupun Partai Gerindra terkait ajakan demonstrasi yang menuai polemik tersebut.
Konteks Kasus Timah
Ajakan ini muncul di tengah gencarnya upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan tata niaga timah di Bangka Belitung. PT Timah bersama aparat gabungan diketahui tengah melakukan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal yang marak di wilayah tersebut.
Langkah ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap sebagai upaya menata kembali industri timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Namun, sebagian lainnya menilai kebijakan ini menghantam mata pencaharian penambang kecil.
Situasi ini membuat konflik kepentingan antara perusahaan negara, smelter swasta, dan para penambang semakin memanas. Ajakan politisi seperti Yogi Maulana serta narasi provokatif di media sosial dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan pada awal Oktober mendatang. (Sumber : Wowbabel, Editor : KBO Babel)