KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — Sebuah kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan timah di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, menimbulkan pertanyaan serius terkait penegakan hukum di wilayah itu. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (25/3/2026) malam ini menimpa salah satu rumah warga, menghancurkan bagian depan bangunan, namun yang lebih mengusik adalah hilangnya muatan sekitar 3 ton pasir timah dari lokasi kejadian. Kamis (26/3/2026)
Warga setempat menuturkan bahwa sopir truk bertindak cepat setelah kecelakaan. Alih-alih menunggu petugas kepolisian, sopir meminta bantuan warga untuk memindahkan muatan truk. Bahkan sejumlah warga menerima imbalan uang untuk membantu memindahkan timah tersebut. Dari pengakuan sopir, muatan itu merupakan milik seorang pengusaha yang dikenal luas dengan nama “Liku.”
“Semua orang di sini tahu muatan itu milik Liku. Tapi anehnya, polisi sama sekali tidak terlihat di lokasi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kejanggalan Penanganan Kasus
Hilangnya barang bukti seharusnya memicu prosedur hukum yang tegas, namun hingga kini tidak ada tanda-tanda aparat melakukan langkah-langkah standar. Beberapa kejanggalan yang terlihat antara lain:
- Tidak adanya transparansi terkait asal-usul muatan timah.
- Tidak ada kejelasan status barang bukti, apakah diamankan atau tidak.
- Kendaraan truk belum jelas apakah telah diamankan.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa ada pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap pihak kuat di balik muatan timah ilegal tersebut.
Nama “Liku” Kerap Muncul
Nama “Liku” bukan pertama kali muncul di berbagai kasus penambangan timah ilegal di Bangka Barat. Sejumlah kasus sebelumnya mengungkap pola serupa:
- Gudang timah yang diduga terkait jaringannya pernah digerebek, namun hanya anak buah yang ditetapkan tersangka.
- Beberapa orang ditetapkan sebagai DPO, namun Liku tetap tak tersentuh.
- Dugaan jaringan yang kuat membuat penegakan hukum kerap berhenti di tingkat bawah.
“Kalau nama itu muncul, pasti ada kejanggalan. Anak buah kena, tapi bosnya tidak pernah tersentuh,” kata sumber lain.
Kecelakaan yang Terlalu ‘Rapi’
Peristiwa di Desa Ranggi bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Ada rangkaian fakta yang menimbulkan dugaan serius:
- Truk membawa muatan timah yang diduga ilegal.
- Kecelakaan terjadi, namun prosedur hukum standar tidak diterapkan.
- Muatan timah hilang dari lokasi tanpa jejak.
- Nama pemilik muatan, Liku, disebut terang-terangan.
Kombinasi fakta ini mengarah pada pertanyaan apakah aparat sengaja membiarkan muatan tersebut, atau memang ada tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menindak.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Masyarakat menilai kejadian ini mempertegas ketidakadilan penegakan hukum. Hukum dianggap hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara kekuatan ekonomi membuat orang tertentu seolah berada di atas hukum.
Kasus ini semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Hilangnya barang bukti di depan mata, tanpa tindakan tegas, memunculkan pertanyaan besar: Apakah aparat tidak mampu, atau tidak berani menindak?
Kepercayaan Publik Tergerus
Kasus ini lebih dari sekadar kecelakaan atau truk menabrak rumah warga. Ini adalah ujian bagi integritas hukum. Saat:
- Barang bukti hilang di depan mata.
- Nama yang sama terus muncul tanpa konsekuensi.
- Aparat terlihat pasif di tengah pelanggaran nyata.
Maka yang runtuh bukan hanya rumah warga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Pertanyaan yang Menghantui
Seluruh benang merah mengarah pada satu nama: Liku. Selama nama ini terus muncul dalam kasus tambang ilegal, namun tidak pernah diproses secara hukum, publik terus bertanya-tanya:
- Apakah hukum benar-benar tegak di Bangka Barat?
- Apakah hukum masih netral, atau memilih siapa yang boleh diseret ke pengadilan?
Sementara itu, warga Desa Ranggi kini harus menanggung dampak dari kecelakaan ini sendiri, dengan rumah rusak dan muatan timah hilang, tanpa kejelasan hukum maupun pertanggungjawaban dari pihak berwenang.
Kasus ini menjadi simbol kegagalan sistemik dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang diduga kuat dilindungi oleh jaringan dengan pengaruh besar. Publik menuntut transparansi dan tindakan tegas dari aparat hukum, agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan. (Sumber : Berita5, Editor : KBO Babel)
