KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dugaan pemalsuan gelar akademik menyeret nama Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, ke dalam pusaran kontroversi yang mengguncang ranah politik dan pendidikan di daerah ini. Seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Siddiq, resmi melaporkan Hellyana ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Babel pada Sabtu (17/5/2025), dengan tuduhan penggunaan gelar Sarjana Hukum (SH) yang tidak sah. Minggu (18/5/2025).
Laporan ini bukan sekadar letupan emosi, melainkan dipaparkan sebagai bentuk perjuangan moral dan intelektual dari kalangan akademik yang gerah terhadap praktik manipulasi yang dianggap mencederai kejujuran publik.
“Saya merasa dihina sebagai mahasiswa yang bersusah payah mengejar gelar secara sah. Jika benar ada pemalsuan, ini bentuk penghinaan terhadap seluruh pelajar Indonesia,” ujar Siddiq dengan nada emosional kepada jejaring media KBO Babel.
Gelar yang Meleset dari Waktu
Kecurigaan Siddiq dan rekan-rekannya bermula dari sebuah berita pada 16 Mei 2025 yang menyebutkan bahwa Hellyana mengklaim lulus dari Universitas Azzahra pada tahun 2012. Namun, data resmi dari sistem Kemendikbudristek justru menunjukkan Hellyana baru tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut pada 2013, dan berhenti aktif sejak 2014.
“Ini sangat janggal. Ijazah SH-nya diterbitkan 2012, padahal baru terdaftar 2013 dan statusnya nonaktif pada 2014. Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi potensi dugaan pidana,” terang Siddiq.
Siddiq mengaku telah mengantongi bukti pendukung berupa tangkapan layar dan dokumen resmi dari sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Ia menekankan bahwa ketidaksesuaian antara waktu pendaftaran dan terbitnya ijazah merupakan bukti awal yang patut ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwajib.
Kritik Tajam terhadap Etika Pejabat Publik
Laporan ini, menurut Siddiq, bukan hanya urusan pribadi atau dendam politik, melainkan panggilan moral untuk menjaga etika pejabat publik. Gelar akademik, katanya, adalah simbol integritas dan pencapaian yang diperoleh dengan kerja keras — bukan sekadar atribut politik.
“Mahasiswa tidak boleh tinggal diam saat melihat ketidakadilan. Kami ingin publik juga lebih kritis terhadap latar belakang para pejabat. Jangan sampai simbol kehormatan dijadikan kosmetik kekuasaan,” tegasnya.
Polda Babel dan Ujian Independensi Penegak Hukum
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut atas laporan tersebut. Di sisi lain, pihak Wakil Gubernur Hellyana masih belum merespons permintaan konfirmasi dari media.
Namun tekanan terhadap kepolisian terus meningkat. Sejumlah organisasi mahasiswa telah menyatakan dukungan moral kepada Siddiq dan bahkan menyatakan kesiapan melakukan aksi jika penanganan kasus ini dianggap lamban atau tidak transparan.
“Jika ini dibiarkan, kita sedang membuka pintu bagi ketidakadilan yang lebih besar. Apakah pejabat publik boleh bebas menyandang gelar palsu tanpa risiko hukum? Ini bukan hanya ujian bagi Hellyana, tapi juga bagi institusi hukum,” pungkas Siddiq.
Arah Angin Politik Berubah?
Kasus ini berpotensi menggoyang posisi Hellyana dalam dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur 2024 yang semakin dekat. Di tengah sorotan publik, muncul pertanyaan besar: akankah Hellyana memilih membungkam badai atau tampil menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
Sementara publik menunggu jawaban, bayang-bayang krisis kepercayaan terhadap pejabat daerah makin nyata. Dan bagi Siddiq, perjuangan belum selesai — karena dalam benaknya, mempertanyakan kejujuran bukan bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab generasi penerus bangsa. (KBO Babel)
