KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Besaran gaji Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita perhatian publik. Jumat (22/8/2025)
Pria yang akrab disapa Noel itu ditangkap KPK terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (sertifikasi K3). Noel diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, kemarin (20/8).
Lantas, berapa gaji Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga memeras beberapa perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 itu?
Besaran gaji dan tunjangan wakil menteri (wamen) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Pasal 2 beleid tersebut menjelaskan berapa gaji dan tunjangan yang berhak dibawa pulang para wakil menteri. Dalam PMK itu memang tak dirinci nominal pasti gaji wamen. Aturan itu hanya menegaskan besaran gaji atau hak keuangan wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri.
Nah, tunjangan jabatan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Menteri digaji Rp13.608.000 alias Rp13,6 juta per bulan.
Dengan kata lain, gaji wamen adalah Rp11,56 juta jika menghitung 85 persen dari gaji menteri.
Selain gaji, Wamenaker Immanuel Ebenezer dan wamen lainnya juga berhak mendapat tunjangan, yakni hak keuangan sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1a dengan peringkat jabatan tertinggi pada kementerian tempatnya bertugas.
Besaran tunjangan pejabat PNS eselon I-a adalah sebesar Rp5,5 juta. Tunjangan wamen 135 persen dari Rp5,5 juta berarti Noel mengantongi sekitar Rp7.425.000.
Berdasarkan Pasal 3 PMK 176/206, wamen juga berhak menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Aturan itu memuat jika wamen tidak memiliki rumah jabatan, maka ia berhak memperoleh Rp35 juta per bulan untuk tunjangan perumahan.
Berarti, jika Wamenaker Immanuel Ebenezer tidak mendapat rumah dinas, dia berhak menerima gaji pokok Rp11,56 juta, tunjangan Rp7,4 juta dan tunjangan rumah Rp35 juta. Totalnya, Noel mendapat Rp53,98 juta per bulan.
Maka, merujuk aturan tersebut, total gaji dan tunjangan yang diterima Wamenaker Immanuel Ebenezer dan wamen lainnya:
-
Gaji: Rp11,56 juta
-
Tunjangan: Rp7,4 juta
-
Tunjangan perumahan: Rp35 juta
-
Total gaji dan tunjangan wamen: Rp54 juta
Sebelumnya, KPK menangkap tangan Immanuel Ebenezer pada Rabu (20/8) malam. Ia ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait sertifikasi K3.
Komisi antirasuah menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor Ducati dalam penangkapan ketua relawan Prabowo Mania 08 itu.
Publik pun ramai membandingkan jumlah gaji yang diterima Noel dengan gaya hidupnya. Total Rp54 juta per bulan dinilai tidak sebanding dengan barang-barang mewah yang disita KPK dalam OTT tersebut.
Sejumlah pengamat hukum menilai kasus ini menunjukkan masih lemahnya integritas pejabat publik. “Kalau melihat nominal gaji wamen, sebenarnya sudah cukup untuk kehidupan yang layak. Tetapi jika gaya hidup lebih besar dari penghasilan resmi, potensi penyalahgunaan jabatan terbuka lebar,” ujar seorang pakar hukum tata negara.
KPK sendiri belum merinci total kerugian akibat dugaan pemerasan tersebut. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan pihaknya masih mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
“Ini masih dalam proses pemeriksaan. Yang jelas, KPK menemukan adanya praktik pemerasan terkait sertifikasi K3. Kami juga sudah mengamankan barang bukti uang dan kendaraan,” kata Fitroh.
Kasus Noel menjadi sorotan karena ia dikenal luas sebagai tokoh publik, aktivis, sekaligus ketua relawan politik. Dengan jabatan strategis sebagai Wamenaker, posisinya dianggap seharusnya menjadi teladan.
Kini, publik menanti langkah KPK berikutnya dalam mengusut kasus yang menyeret wakil menteri ini. Jika terbukti bersalah, Immanuel Ebenezer tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga menghadapi ancaman hukuman berat sesuai undang-undang tindak pidana korupsi. (Sumber: CNN Indonesia, Editor: KBO Babel)
