Indrawati Bongkar Pungli di Samsat Bangka Tengah: Rp 300 Ribu Tanpa Bukti

<p><strong><span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;"><a style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;" href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a><&sol;span> &lpar;BANGKA TENGAH&rpar; — Di tengah upaya pemerintah provinsi meringankan beban masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor&comma; dugaan praktik pungutan liar &lpar;pungli&rpar; justru kembali mencoreng citra institusi pelayanan publik&period; Jum&&num;8217&semi;at &lpar;16&sol;5&sol;2025&rpar;&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Sorotan tajam kali ini datang dari anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah&comma; Indrawati SE&comma; yang mengungkap dugaan pungli di lingkungan <span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;"><a style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;" href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">UPT Samsat Bangka Tengah<&sol;a><&sol;span>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kepada Jejaring media <span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;"><a style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;" href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBO Babel<&sol;a><&sol;span>&comma; Sabtu &lpar;16&sol;5&sol;2025&rpar;&comma; Indrawati menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula saat ia hendak mengurus balik nama kendaraan dari pelat BG ke BN pada Kamis&comma; 15 Mei 2025&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena jadwal rapat di DPRD yang padat&comma; ia meminta sang suami untuk melanjutkan proses administrasi&comma; termasuk pengesekan nomor mesin kendaraan yang menjadi salah satu syarat utama&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun&comma; proses tersebut berubah menjadi pengalaman pahit&period; Sang suami&comma; menurut Indrawati&comma; dimintai uang sebesar Rp 200 ribu oleh seseorang berinisial YD&comma; yang merupakan ASN di Samsat Bangka Tengah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ironisnya&comma; setelah masuk ke dalam ruangan&comma; YD kembali meminta tambahan Rp 100 ribu&comma; tanpa bukti pembayaran apa pun&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kalau cuma uang rokok&comma; kita masih bisa maklumi&period; Tapi kalau dipatok dan tidak ada dasar hukumnya seperti Pergub atau Perbup&comma; itu jelas pungli&comma;” tegas Indrawati yang juga merupakan legislator dari Fraksi PKB&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menyoroti bahwa tidak ada transparansi mengenai ke mana uang tersebut mengalir&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Apakah masuk ke kas negara&comma; kas daerah&comma; atau justru ke kantong pribadi&quest; Pertanyaan ini menggambarkan keresahan publik yang kerap berhadapan dengan biaya-biaya tersembunyi di balik layanan yang seharusnya bersih dan mudah diakses&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah waktu terjadinya&period; Saat ini&comma; Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tengah gencar melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan yang diinisiasi oleh Gubernur Hidayat Arsani&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Program pak Gubernur bagus&comma; kita sangat mendukung&period; Tapi kalau di lapangan masih ada oknum yang mencari untung pribadi&comma; itu mencederai semangat reformasi pelayanan publik&comma;” lanjut Indrawati&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hingga berita ini diturunkan&comma; Kepala UPT Samsat Bangka Tengah&comma; Resa&comma; belum memberikan tanggapan resmi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pihak media sudah berupaya meminta klarifikasi&comma; namun belum mendapat respons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Masyarakat mendesak agar instansi terkait seperti Inspektorat&comma; Ombudsman&comma; dan aparat penegak hukum segera turun tangan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Penanganan yang serius terhadap kasus ini bukan hanya soal menjatuhkan sanksi&comma; tapi juga soal memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa upaya pemberantasan pungli tidak cukup hanya melalui baliho dan slogan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Diperlukan tindakan nyata&comma; pengawasan yang ketat&comma; serta keberanian publik — seperti yang dilakukan Indrawati — untuk membongkar praktik-praktik kotor di balik meja pelayanan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jika tidak&comma; maka semangat reformasi birokrasi hanya akan jadi angin lalu&period;<br &sol;>&NewLine;&lpar;KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;