KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat upaya pengelolaan ekosistem pesisir melalui program cadangan karbon biru. Dalam langkah strategisnya, KKP menyiapkan 17 lokasi indikatif yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk mendukung penyimpanan karbon biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kamis (11/9/2025)
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyampaikan hal tersebut dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Jakarta, Kamis (11/9/2025). Ia menegaskan pentingnya penetapan kawasan cadangan karbon biru sebagai representasi kepentingan nasional dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir.
“Ini akan mempresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru,” ujar Kartika.
Menurutnya, ekosistem karbon biru seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut memiliki kemampuan jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan dalam menyerap emisi karbon dioksida (CO2). Bahkan, sekitar 55 persen karbon global diserap oleh organisme laut dan tersimpan dalam biomassa maupun sedimen.
Untuk tahap awal, kawasan pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur akan menjadi prioritas dalam program pemulihan ekosistem karbon biru. Selain itu, KKP juga menargetkan pengembangan di wilayah aglomerasi perkotaan besar seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), serta Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi).
Tidak hanya di Jawa, KKP juga menaruh perhatian besar pada kawasan pesisir di Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini bahkan diproyeksikan menjadi “carbon free island” dengan memanfaatkan statusnya sebagai situs warisan dunia. Konsep tersebut diyakini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
“Tentunya ke depan, hal-hal tersebut dapat direncanakan dan dikelola secara terintegrasi dengan prioritas perencanaan yang ada di masing-masing kawasan,” kata Kartika.
Dalam pemaparannya, Kartika juga menekankan bahwa padang lamun memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Berdasarkan kajian, satu kilometer persegi lamun mampu menyimpan hingga 82.000 ton CO2. Potensi besar ini dapat dioptimalkan melalui skema pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) maupun melalui kemitraan publik-swasta.
Namun, agar program ini berjalan optimal, diperlukan dasar hukum yang kuat dan jelas. Karena itu, Kartika menegaskan perlunya percepatan penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut akan menjadi pedoman dalam menetapkan metodologi baku untuk pengukuran kandungan karbon di ekosistem pesisir, khususnya padang lamun.
Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang terintegrasi, KKP optimistis bahwa Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan ekosistem lautnya tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung agenda global penurunan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, pengelolaan karbon biru juga diproyeksikan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Melalui mekanisme perdagangan karbon, nelayan dan masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat finansial dari kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem laut.
Langkah strategis KKP ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan mengoptimalkan potensi karbon biru, Indonesia diharapkan mampu mencapai target pengurangan emisi sekaligus mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Sumber: Kompas.com, Editor: KBO Babel)
