KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi defisit anggaran yang signifikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang tahun 2025. Defisit tersebut tercatat mencapai Rp 160,2 miliar, sementara berbagai kebutuhan pemerintahan dan agenda demokrasi tetap harus dilaksanakan. Selasa (29/7/2025)
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan asli daerah untuk tahun 2026 sebesar Rp 711,81 miliar, sementara total belanja daerah mencapai Rp 872,01 miliar. Perbedaan antara kedua angka ini menciptakan defisit yang cukup besar dalam postur anggaran daerah.
“Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp 160,2 miliar,” ungkap Unu terkait kebijakan anggaran 2026 dalam rapat di DPRD Pangkalpinang, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, sebagian besar defisit tersebut direncanakan akan ditutup dengan memanfaatkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 137,20 miliar. Di samping itu, Pemkot juga melakukan optimalisasi terhadap potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi dan jasa sewa aset daerah seperti gedung milik pemerintah.
Porsi belanja daerah saat ini masih didominasi oleh belanja pegawai. Hal ini termasuk anggaran untuk operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota legislatif. Pemkot tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan program pembangunan meski berada dalam kondisi fiskal yang terbatas.
“Konsep pembangunan ini menitikberatkan pada potensi lokal untuk menjadikan Pangkalpinang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga nyaman untuk dihuni, berdaya saing, dan mandiri,” kata Unu.
Dalam waktu yang sama, Pemkot Pangkalpinang juga tengah bersiap menyelenggarakan pilkada ulang tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari kemenangan kotak kosong pada pilwako sebelumnya. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 miliar.
Anggaran pilkada itu mencakup biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pengamanan oleh TNI dan Polri. Unu menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kelancaran agenda demokrasi meski berada dalam tekanan fiskal.
Selain itu, di tengah dinamika global dan nasional yang menantang, Pemkot Pangkalpinang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran 2,9 hingga 4 persen. Pemerintah optimistis target ini dapat dicapai dengan memaksimalkan potensi sektor lokal serta meningkatkan efisiensi belanja.
Unu juga menyampaikan harapan agar pelaksanaan pilkada ulang di Pangkalpinang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri deklarasi pilkada damai yang digelar di Taman Wilhelmina Pangkalpinang.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pangkalpinang. Keempat pasangan tersebut yakni Eka Mulya – Ratmida Dawam, Maulan Aklil – Zeki Yamani, Saparudin – Dessy Ayutrisna, dan Basit Sucipto – Dede Purnama.
(Sumber: Kompas.com, Editor: KBO Babel)
