KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada Tahun Anggaran 2026 setelah tidak lagi memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan berbagai langkah penyesuaian, mulai dari efisiensi belanja hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik. Selasa (9/6/2026)
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, mengatakan hilangnya dana transfer pusat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, pemerintah kota harus melakukan penghematan di berbagai sektor agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“Yang menjadi berat itu karena dana transfer pusat ternyata nol. Ini membuat kami harus melakukan efisiensi di banyak sektor karena anggaran menjadi menurun,” ujar Saparudin usai mengikuti coaching bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi postur APBD Tahun 2026 di Pangkalpinang, Senin.
Menurut Saparudin, kegiatan coaching tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang sebelumnya telah disahkan pada tahun 2025. Dalam evaluasi tersebut, Kemendagri melakukan analisis terhadap berbagai indikator pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran.
Ia menjelaskan, secara umum capaian pembangunan Kota Pangkalpinang masih berada pada jalur yang positif. Beberapa indikator strategis bahkan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Di bidang kesehatan misalnya, angka prevalensi stunting di Kota Pangkalpinang dinilai lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang berada di bawah rata-rata nasional serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
“Secara indikator pembangunan kita sebenarnya cukup baik. Stunting sudah di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan di bawah nasional, dan IPM kita juga jauh lebih tinggi. Hanya memang pengangguran masih sedikit di atas rata-rata nasional,” katanya.
Meski indikator pembangunan menunjukkan tren positif, tantangan utama yang dihadapi pemerintah kota saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal di tengah menurunnya pendapatan daerah akibat hilangnya dana transfer pusat. Oleh karena itu, Pemkot Pangkalpinang memilih fokus memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah berjalan.
Saparudin menegaskan bahwa strategi peningkatan PAD tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah lebih memilih melakukan optimalisasi terhadap sektor-sektor yang telah menjadi sumber penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi.
“Kita tidak ada rencana menaikkan tarif PBB, tarif sampah maupun parkir. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor yang sudah ada,” tegasnya.
Langkah optimalisasi tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan retribusi, serta penguatan pengawasan terhadap potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Saat ini, PAD Kota Pangkalpinang disebut sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan penerimaan daerah agar dapat mencapai standar median nasional.
Saparudin menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, masih terdapat selisih sekitar Rp24 miliar yang perlu dikejar agar PAD Kota Pangkalpinang mampu menyamai capaian rata-rata nasional.
Selain mengandalkan pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga mulai mendapatkan tambahan pemasukan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Menurutnya, PDAM berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan membukukan laba sekitar Rp4 miliar. Dari keuntungan tersebut, pemerintah daerah diperkirakan memperoleh dividen atau bagi hasil sekitar 15 persen.
“PDAM sudah mulai memberikan keuntungan. Tahun lalu labanya sekitar Rp4 miliar sehingga pemerintah daerah diperkirakan menerima sekitar Rp600 juta,” ujarnya.
Meski nilai tersebut belum terlalu besar dibandingkan kebutuhan fiskal daerah, keberhasilan PDAM mencatat keuntungan dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya penguatan sumber pendapatan daerah di luar sektor pajak dan retribusi.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga berdampak pada belanja modal yang menjadi salah satu instrumen utama pembangunan daerah. Saat ini porsi belanja modal Kota Pangkalpinang tercatat berada di bawah lima persen dari total APBD.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena belanja modal sangat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas umum, serta penyediaan sarana pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Saparudin mengakui selama ini banyak program pembangunan daerah yang bergantung pada dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, hilangnya transfer pusat secara penuh menjadi tantangan besar bagi daerah.
“Selama ini banyak program infrastruktur bergantung pada dukungan dana transfer pusat. Kami berharap kalau memang ada pengurangan dana transfer, jangan langsung 100 persen dipotong, tetapi dilakukan secara bertahap supaya daerah tetap bisa menyesuaikan,” katanya.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, Pemkot Pangkalpinang juga telah melakukan langkah efisiensi secara menyeluruh. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu komponen belanja operasional pemerintah.
Pada APBD Tahun 2026, anggaran perjalanan dinas dipotong sekitar Rp13 miliar dari total alokasi sebelumnya sebesar Rp39 miliar. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang dilakukan mencapai sekitar 33 persen.
“Kita sudah lakukan efisiensi perjalanan dinas sekitar 33 persen. Jadi sebenarnya sudah melebihi ambang batas yang diminta kementerian,” jelas Saparudin.
Melalui kombinasi antara optimalisasi PAD, peningkatan kontribusi BUMD, serta efisiensi belanja, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar, pemerintah kota berkomitmen untuk tetap melanjutkan program pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. (Fani Tamzona/KBO Babel)
