Ketua DPRD Pangkalpinang Kritisi Kinerja Bapperida dan Bakeuda terkait Pembengkakan Defisit APBD

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;PANGKALPINANG&rpar; – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang&comma; Abang Hertza&comma; secara tegas menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan&comma; Penelitian&comma; dan Pengembangan Daerah &lpar;Bapperida&rpar; serta Badan Keuangan Daerah &lpar;Bakeuda&rpar; dalam pembengkakan defisit yang terjadi pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah &lpar;APBD&rpar;&period; Rabu &lpar;18&sol;6&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Abang Hertza&comma; defisit anggaran yang terus melebar terjadi akibat kurangnya selektivitas dua instansi tersebut dalam menyerap aspirasi dan mengakomodasi seluruh usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah &lpar;OPD&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saya sangat konsen pada perhitungan Silpa &lpar;Sisa Lebih Perhitungan Anggaran&rpar; yang akan berdampak pada akumulasi APBD 2026&period; Permasalahan mendasar hari ini adalah terlalu besarnya ruang yang diberikan Bapperida dan Bakeuda dalam menampung semua aspirasi kegiatan dari masing-masing OPD&comma;&&num;8221&semi; ujar Abang Hertza dilansir dari Bangkapos&period;com&comma; Selasa &lpar;17&sol;6&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menekankan pentingnya pengendalian yang ketat terhadap usulan-usulan tersebut agar sejalan dengan rencana belanja yang realistis dan kemampuan keuangan daerah&period; Ketidakhati-hatian dalam hal ini&comma; lanjutnya&comma; dapat memicu pembengkakan defisit yang tidak perlu dan berisiko melanggar aturan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Batas maksimal defisit itu ada aturannya&period; Tidak bisa semua usulan dari SKPD langsung dimasukkan ke dalam struktur anggaran&period; Ini akan menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Pangkalpinang&comma; bagi kita semua&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Abang Hertza juga menyoroti perlunya Bapperida dan Bakeuda lebih cermat dalam menjalankan fungsi seleksi dan prioritisasi program&period; Menurutnya&comma; Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Pagu Indikatif berdasarkan kebutuhan riil serta memperhatikan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Defisit yang dibuka maksimal 10 persen dari total APBD&period; Jika melampaui itu&comma; akan menyulitkan pemerintah di akhir tahun&period; Jangan sampai nanti kegiatan yang sudah dianggarkan justru tidak bisa ditagging atau malah terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi defisit&comma;&&num;8221&semi; lanjutnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pernyataan ini menjadi peringatan keras bahwa DPRD Kota Pangkalpinang akan lebih selektif dalam menyetujui pengajuan anggaran perubahan&period; Politisi PDIP itu juga menegaskan pentingnya mematuhi batas defisit yang diatur dalam regulasi fiskal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan mendekati tahun politik 2026&comma; Abang Hertza menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal&period; Ia menyebutkan bahwa APBD 2025 akan menjadi landasan untuk menghadapi dinamika anggaran di tahun politik yang rawan gejolak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dengan situasi ini&comma; DPRD mengajak seluruh elemen eksekutif untuk kembali mengedepankan prinsip efisiensi&comma; skala prioritas&comma; serta akuntabilitas dalam menyusun setiap program dan kegiatan pembangunan ke depan&comma;&&num;8221&semi; tuturnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; ia menambahkan bahwa penyusunan APBD harus mempertimbangkan kesinambungan program serta kemampuan realisasi anggaran&comma; sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah di masa mendatang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Abang Hertza berharap&comma; evaluasi terhadap proses penyusunan anggaran ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah&period; DPRD akan terus memantau dan memberikan masukan yang konstruktif demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBD&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan peringatan ini&comma; diharapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat lebih bijak dalam merencanakan program pembangunan&comma; mengutamakan skala prioritas&comma; serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia&period; &lpar;Sumber&colon; Bangka Pos&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;