Pangkalpinang

Ketua DPRD Pangkalpinang Kritisi Kinerja Bapperida dan Bakeuda terkait Pembengkakan Defisit APBD

Advertisements

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;PANGKALPINANG&rpar; – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang&comma; Abang Hertza&comma; secara tegas menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan&comma; Penelitian&comma; dan Pengembangan Daerah &lpar;Bapperida&rpar; serta Badan Keuangan Daerah &lpar;Bakeuda&rpar; dalam pembengkakan defisit yang terjadi pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah &lpar;APBD&rpar;&period; Rabu &lpar;18&sol;6&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Abang Hertza&comma; defisit anggaran yang terus melebar terjadi akibat kurangnya selektivitas dua instansi tersebut dalam menyerap aspirasi dan mengakomodasi seluruh usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah &lpar;OPD&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saya sangat konsen pada perhitungan Silpa &lpar;Sisa Lebih Perhitungan Anggaran&rpar; yang akan berdampak pada akumulasi APBD 2026&period; Permasalahan mendasar hari ini adalah terlalu besarnya ruang yang diberikan Bapperida dan Bakeuda dalam menampung semua aspirasi kegiatan dari masing-masing OPD&comma;&&num;8221&semi; ujar Abang Hertza dilansir dari Bangkapos&period;com&comma; Selasa &lpar;17&sol;6&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menekankan pentingnya pengendalian yang ketat terhadap usulan-usulan tersebut agar sejalan dengan rencana belanja yang realistis dan kemampuan keuangan daerah&period; Ketidakhati-hatian dalam hal ini&comma; lanjutnya&comma; dapat memicu pembengkakan defisit yang tidak perlu dan berisiko melanggar aturan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Batas maksimal defisit itu ada aturannya&period; Tidak bisa semua usulan dari SKPD langsung dimasukkan ke dalam struktur anggaran&period; Ini akan menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Pangkalpinang&comma; bagi kita semua&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Abang Hertza juga menyoroti perlunya Bapperida dan Bakeuda lebih cermat dalam menjalankan fungsi seleksi dan prioritisasi program&period; Menurutnya&comma; Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Pagu Indikatif berdasarkan kebutuhan riil serta memperhatikan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Defisit yang dibuka maksimal 10 persen dari total APBD&period; Jika melampaui itu&comma; akan menyulitkan pemerintah di akhir tahun&period; Jangan sampai nanti kegiatan yang sudah dianggarkan justru tidak bisa ditagging atau malah terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi defisit&comma;&&num;8221&semi; lanjutnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pernyataan ini menjadi peringatan keras bahwa DPRD Kota Pangkalpinang akan lebih selektif dalam menyetujui pengajuan anggaran perubahan&period; Politisi PDIP itu juga menegaskan pentingnya mematuhi batas defisit yang diatur dalam regulasi fiskal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan mendekati tahun politik 2026&comma; Abang Hertza menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal&period; Ia menyebutkan bahwa APBD 2025 akan menjadi landasan untuk menghadapi dinamika anggaran di tahun politik yang rawan gejolak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dengan situasi ini&comma; DPRD mengajak seluruh elemen eksekutif untuk kembali mengedepankan prinsip efisiensi&comma; skala prioritas&comma; serta akuntabilitas dalam menyusun setiap program dan kegiatan pembangunan ke depan&comma;&&num;8221&semi; tuturnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; ia menambahkan bahwa penyusunan APBD harus mempertimbangkan kesinambungan program serta kemampuan realisasi anggaran&comma; sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah di masa mendatang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Abang Hertza berharap&comma; evaluasi terhadap proses penyusunan anggaran ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah&period; DPRD akan terus memantau dan memberikan masukan yang konstruktif demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBD&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan peringatan ini&comma; diharapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat lebih bijak dalam merencanakan program pembangunan&comma; mengutamakan skala prioritas&comma; serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia&period; &lpar;Sumber&colon; Bangka Pos&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;

putri utami

Recent Posts

DLHK Babel Diduga Tutup Mata Soal Villa Ilegal di Hutan Lindung Takari

BANGKA, KBOBABEL.COM – PUBLIK kembali digemparkan oleh temuan bangunan villa permanen yang berdiri megah di…

7 jam ago

Enam PIP Ilegal Uji Nyali di Kolong Marbuk-Kenari, Warga Desak Penertiban

KBOBABEL.COM (Koba-Bangka Tengah)  – Setelah lama sunyi, suara dentuman mesin Ponton Isap Produksi (PIP) jenis…

9 jam ago

Mafia Tanah Serobot Pantai Takari, Dokumen Dipalsukan, Hutan Lindung Jadi Villa  

KBOBABEL.COM (Bangka) — Sebuah skandal pertanahan mencoreng kawasan konservasi pantai di Kabupaten Bangka. Tanpa dasar…

11 jam ago

PT Timah Gelar Pelatihan Decoupage untuk Masyarakat Adat Mapur, Dorong Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

KBOBABEL.COM (BANGKA) – Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat adat,…

11 jam ago

Webinar “Laut Bukan Tong Sampah”: PT Timah Dorong Pertambangan Laut Berkelanjutan

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – PT Timah Tbk terus melanjutkan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025…

11 jam ago

Jaksa Agung Tegas: Copot Kajati yang Minim Tangani Kasus Korupsi

KBOBABEL.COM (MALUKU UTARA) — Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, dengan tegas memerintahkan seluruh Kepala…

11 jam ago