Kisruh SPK PIP di Puri Ansel: Kuota Habis, Dugaan Praktik “Uang Bendera” Disorot

<p><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;Bangka&rpar; — Dugaan monopoli kuota Surat Perintah Kerja &lpar;SPK&rpar; Ponton Isap Produksi &lpar;PIP&rpar; di wilayah perairan depan Puri Ansel&sol;Batavia DU 1548 dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan &lpar;WIUP&rpar; PT Timah mencuat ke publik&period; Kuota SPK di lokasi tersebut diduga hanya diberikan kepada satu mitra PIP&comma; yaitu CV Tin &lpar;Timah Indo Nagari&rpar;&comma; dengan luasan blok kerja sekitar 3 hektare&period; Rabu &lpar;7&sol;5&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Ketika dikonfirmasi&comma; pihak pengawas tambang &lpar;wastam&rpar; dan Kawilasi Bangka Utara&comma; Beny Hutahean&comma; menyatakan bahwa kuota SPK PIP di area itu sudah habis&period; Kuota SPK sudah habis&comma; dan pengelola wisata pantai memberikan restu kepada CV Tin sebagai satu-satunya mitra PIP yang diizinkan menambang di lokasi itu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal ini membuat mitra PIP lain&comma; seperti CV JM&comma; CV PB&comma; CV TRM&comma; dan CV RJM&comma; tidak mendapat SPK untuk beroperasi di perairan Batavia dekat Puri Ansel&period; Padahal&comma; unit-unit PIP dari beberapa CV tersebut telah diverifikasi&comma; namun hingga kini belum diterbitkan SPK mereka&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sikap pengelola Puri Ansel yang dianggap berbelok dari penolakan tambang laut ke pengizinan operasi CV Tin memancing reaksi keras dari tokoh masyarakat nelayan&period; Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia &lpar;LKPI&rpar; Babel&comma; Amsal Patimbangi&comma; mengecam keras situasi ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kemarin-kemarin pihak Puri Ansel menolak segala bentuk kegiatan tambang laut&comma; baik KIP maupun PIP&period; Malah saat berjalannya operasi KIP beberapa waktu lalu&comma; wilayah kami terdampak abrasi&period; Sekarang&comma; mereka justru memberikan izin ke CV Tin sebagai satu-satunya mitra PIP yang boleh menambang di dekat lokasi wisata pantainya&comma;” tegas Amsal saat ditemui di kediamannya di lingkungan Nelayan 2&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa CV Tin diduga meminta &&num;8220&semi;uang masuk&&num;8221&semi; atau &&num;8220&semi;uang bendera&&num;8221&semi; hingga puluhan juta rupiah per ponton agar bisa bekerja dengan SPK mereka&period; Awalnya&comma; CV Tin hanya memiliki kuota 8 unit PIP&comma; namun belakangan meningkat menjadi 15 unit setelah mendapatkan tanda tangan dari Kepala Area Bangka Utara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan mitra PIP lainnya&comma; terutama mereka yang telah melakukan verifikasi namun belum mendapat SPK&period; Sumber informasi menyebutkan bahwa pengelola wisata Puri Ansel&comma; yang diwakili Sian Sugito&comma; memiliki pengaruh besar dalam menentukan mitra kerja PT Timah Tbk di lokasi tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sampai berita ini diterbitkan&comma; awak media masih berupaya mengonfirmasi ke pihak CV Tin terkait tudingan adanya permintaan &&num;8220&semi;uang bendera&&num;8221&semi; serta status mereka sebagai mitra tunggal SPK PIP di laut Puri Ansel&period; Namun&comma; hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&lpar;Sumber&colon; Inewsnusantara&period;com&comma; Editor&colon; KBO Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;