KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan pemerintah pusat hingga daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan energi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun budaya hemat energi di tengah masyarakat. Sabtu (4/4/2026)
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, menegaskan bahwa penerapan WFH harus dilihat sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi energi, bukan sekadar penghematan anggaran pemerintah.
“Perlu diingat, ini bukan semata-mata penghematan anggaran, tetapi penghematan BBM. Ketika harga BBM tidak berubah sementara subsidi terus meningkat, maka beban pengeluaran juga bertambah. Salah satu solusi adalah mengurangi penggunaannya,” ujar Pahlivi, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah antisipatif terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, memiliki dampak langsung terhadap fluktuasi harga energi dunia, termasuk BBM.
Dalam konteks tersebut, pengurangan mobilitas melalui kebijakan WFH dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi penggunaan energi. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan harian ASN, konsumsi BBM untuk transportasi dapat ditekan secara langsung.
“Tentu ini bagian dari upaya pemerintah menyikapi eskalasi ekonomi global. Pengurangan mobilitas diharapkan dapat menghemat energi. Saya rasa ini strategi positif yang perlu didukung bersama,” tegasnya.
Pahlivi juga menambahkan bahwa kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, termasuk di Babel. Implementasi yang konsisten diharapkan dapat memberikan dampak luas, tidak hanya bagi sektor pemerintahan tetapi juga masyarakat secara umum.
“Dampaknya akan terasa pada penurunan konsumsi BBM secara keseluruhan. Ini bukan hanya efisiensi bagi pemerintah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi,” lanjutnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghematan energi. Dalam jangka panjang, perubahan pola kerja dan mobilitas diharapkan mampu membentuk perilaku baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penerbitan surat edaran resmi.
Menurutnya, akan ada dua surat edaran yang disiapkan, yakni terkait penerapan WFH dan kebijakan penghematan BBM di lingkungan pemerintahan daerah.
“Pemerintah pusat menerapkan kebijakan ini sebagai bagian dari langkah efisiensi BBM. Di daerah, kita akan tindak lanjuti dengan membuat dua surat edaran, satu terkait WFH dan satu lagi terkait penghematan BBM,” jelas Fery.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan panduan teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Selain itu, surat edaran juga akan menjadi dasar dalam pengawasan pelaksanaan WFH agar tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan publik.
Di sisi lain, penerapan WFH juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta evaluasi berkala agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang antara efisiensi energi dan kinerja birokrasi.
Meski demikian, DPRD Babel optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang jika dijalankan dengan baik. Selain mengurangi konsumsi BBM, kebijakan ini juga berpotensi menekan emisi karbon akibat berkurangnya aktivitas transportasi.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi dan menjaga ketahanan energi nasional. Penghematan konsumsi BBM menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian global yang dapat memengaruhi pasokan dan harga energi.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, kebijakan WFH diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari perubahan menuju pola hidup yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus memantau efektivitas kebijakan ini serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar semangat penghematan energi tidak hanya berhenti di lingkungan ASN, tetapi meluas ke seluruh lapisan masyarakat. (Faras Prakasa/KBO Babel)
