KBOBABEL.COM (Bangkok) – Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat setelah Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja pada Senin (8/12/2025). Kedua pihak saling tuding telah melanggar gencatan senjata yang disepakati awal tahun ini.
Gencatan senjata sebelumnya mulai memanas pada awal November setelah pasukan Thailand terluka akibat ranjau darat. Akibat insiden tersebut, pemerintah Thailand mengumumkan penangguhan implementasi perjanjian gencatan senjata tanpa batas waktu. Kejadian ini memicu bentrokan terbaru di kawasan perbatasan.
Seorang juru bicara militer Thailand menyebutkan, setidaknya satu tentara Thailand tewas dan delapan lainnya mengalami luka-luka dalam pertempuran.
“Dukungan udara telah dikerahkan untuk menyerang sasaran militer Kamboja,” ujarnya. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan bahwa pasukannya tidak membalas serangan tersebut, meskipun tiga warga sipil Kamboja mengalami luka serius akibat bentrokan.
Ketegangan yang meningkat ini memicu evakuasi warga sipil di sepanjang perbatasan kedua negara. Di Kamboja, lebih dari 1.100 keluarga di provinsi Oddar Meanchey telah dievakuasi dari wilayah rawan. Politisi oposisi Kamboja, Meach Sovannara, menyatakan melalui pesan audio kepada Reuters bahwa warga sipil juga menjauh dari lokasi pertempuran guna menghindari risiko cedera lebih lanjut.
Sementara itu, militer Thailand melaporkan evakuasi besar-besaran terhadap warga sipil. Lebih dari 385.000 orang di empat distrik perbatasan dipindahkan ke lokasi aman, dengan lebih dari 35.000 di antaranya ditampung di tempat penampungan sementara. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko korban jiwa akibat eskalasi pertempuran di perbatasan yang belum sepenuhnya ditetapkan tersebut.
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang yang berusia lebih dari satu abad. Beberapa bagian perbatasan bersama belum sepenuhnya dibatasi atau disepakati secara resmi, yang menjadi sumber ketegangan berkala. Batas wilayah awalnya dipetakan pada 1907 oleh Prancis saat menjajah Kamboja, dengan kesepakatan mengikuti garis batas air alami wilayah tersebut.
Ketegangan antara kedua negara sering memuncak, salah satu episode paling terkenal terjadi pada tahun 2008. Saat itu, Kamboja menetapkan kuil Preah Vihear abad ke-11 sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, yang memicu pertempuran mematikan antara militer Thailand dan Kamboja. Konflik ini menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak dan menyebabkan kerusakan signifikan di sekitar kuil.
Pada tahun 2011, ketegangan kembali meningkat ketika terjadi pertempuran artileri berkepanjangan selama seminggu di wilayah perbatasan yang disengketakan. Untuk mengatasi konflik, Kamboja mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk meminta klarifikasi atas putusan tahun 1962 yang memberikan kuil Preah Vihear kepada Kamboja. ICJ juga mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah konfrontasi militer lebih lanjut.
Pada 2013, ICJ menegaskan kembali bahwa seluruh tanjung kuil berada dalam wilayah Kamboja. Keputusan ini meskipun bersifat final, masih menimbulkan rasa sakit hati bagi sebagian warga Thailand, terutama kelompok nasionalis yang menuntut pengakuan atas klaim historis Thailand di wilayah tersebut.
Kondisi saat ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang signifikan. Serangan udara Thailand, ditambah dengan korban jiwa dan luka-luka di kedua sisi, telah memaksa evakuasi massal warga sipil yang rentan. Para analis memperingatkan bahwa konflik perbatasan ini dapat terus meningkat jika kedua negara tidak menempuh jalur diplomasi dan dialog yang efektif.
Selain aspek militer, krisis kemanusiaan menjadi sorotan utama. Evakuasi besar-besaran ini menuntut koordinasi logistik yang matang, termasuk penyediaan makanan, air, dan perawatan medis bagi ribuan warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pemerintah kedua negara dipastikan harus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Konflik yang berkepanjangan ini menjadi pengingat bahwa perbatasan yang belum diselesaikan dengan jelas dapat menjadi sumber ketegangan serius. Sementara itu, warga sipil tetap menjadi pihak paling terdampak, yang menimbulkan urgensi bagi semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan solusi diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut. (Sumber : Koran Jakarta, Editor : KBO Babel)
