Foto: Ilustrasi Bansos Covid-19
<p><strong><a href="http://KBOBABEL.COM">KBOBABEL.COM</a> (Jakarta) &#8211; Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.kpk.go.id">KPK</a>) kembali mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19. Proyek yang menyasar wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 tersebut dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Pada Selasa (27/5/2025), KPK menyita sejumlah dokumen yang dinilai penting dari tiga orang saksi yang berasal dari pegawai Bulog dan Kementerian Sosial. Rabu (28/5/2025)</strong></p>
<p>Ketiga saksi tersebut adalah M. Gilang Sasi Kirono yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog, Diding selaku Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), serta Robbin Saputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial.</p>
<p>“Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara, dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.</p>
<p>Namun, Budi enggan membeberkan jenis dokumen yang disita dengan alasan materi penyidikan bersifat rahasia dan akan diungkapkan dalam proses persidangan.</p>
<p>Pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, hari ini.</p>
<p>Selain ketiga saksi tersebut, dua saksi lainnya, yakni Yuli Andhika yang merupakan staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP, serta Yulianto Prihhandoyo yang menjabat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik.</p>
<p>“Meminta penjadwalan ulang,” jelas Budi.</p>
<p>Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Bansos ini mencapai Rp125 miliar. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan seorang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW).</p>
<p>Ivo diduga merupakan tangan kanan dari eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang turut terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut. Penyidik KPK juga tengah mendalami mekanisme pembagian kuota atau plotting yang dilakukan Juliari kepada sejumlah perusahaan.</p>
<p>Dalam pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Adi Wahyono, pada Jumat (30/8/2024) di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Barat, terungkap bahwa plotting kuota oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi salah satu modus penting dalam dugaan korupsi ini.</p>
<p>“Saksi (AW) hadir, pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” ungkap eks Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangan persnya pada hari yang sama.</p>
<p>Namun, Tessa menolak merinci identitas perusahaan-perusahaan yang dimaksud, meski diketahui bahwa perusahaan tersebut merupakan titipan dari eks Menteri Sosial yang berasal dari kader PDIP.</p>
<p>Total dugaan korupsi melibatkan enam juta paket sembako dari program Bansos Presiden untuk penyaluran tahap tiga, lima, dan enam. Masing-masing tahap mencakup dua juta paket sembako.</p>
<p>“Tahap tiga, lima, dan enam, per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” terang Tessa dalam keterangannya pada Kamis (4/7/2024).</p>
<p>Proyek pengadaan paket sembako ini memiliki nilai kontrak yang cukup besar, mencapai sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap tersebut.</p>
<p>“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” imbuh Tessa.</p>
<p>(Sumber: infoaceh.net, Editor: KBO Babel)</p>

KBOBABEL.COM (KUNDUR) — PT Timah Tbk melalui Division Area Kundur menggelar serangkaian kegiatan peduli lingkungan…
KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Kejanggalan serius terungkap saat Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung…
KBOBABEL.COM (Muntok) – Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Wakil Bupati Bangka Barat, H. Yus…
KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Media massa memegang peranan penting dalam memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan…
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, divonis hukuman 16 tahun penjara…
KBOBABEL.COM (Jakarta) – Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menegaskan tidak mengetahui bahwa dana…