KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika ekonomi dengan menyalurkan cadangan bahan pangan kepada masyarakat. Program ini menyasar 2.500 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat di tujuh kecamatan, dengan total distribusi mencapai 25 ton beras. Selasa (7/10/2025)
Penyaluran cadangan pangan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Setiap kepala keluarga menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang diharapkan mampu membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.
Kegiatan penyaluran ini secara resmi dimulai pada Senin (6/10/2025) dan akan berlangsung hingga 10 Oktober 2025. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Samri. Penyaluran perdana dilakukan di Kecamatan Rangkui, yang tercatat memiliki 400 KK penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Juhaini menjelaskan bahwa program cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari langkah strategis Pemkot Pangkalpinang dalam memperkuat ketahanan pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Ia menuturkan, kegiatan ini adalah bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pasokan bahan pokok di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Program penyaluran cadangan bahan pangan pemerintah ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu dari APBN dan APBD. Untuk APBN, telah disalurkan pada bulan Agustus 2025 kepada 7.406 KK, masing-masing menerima 10 kilogram beras, dengan total bantuan hampir mencapai 148,12 ton dari pemerintah pusat,” ujar Juhaini di sela kegiatan penyaluran beras di Kecamatan Rangkui.
Ia menambahkan, program bantuan beras ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok, tetapi juga merupakan upaya konkret menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Kami berharap, dengan adanya program ini, masyarakat dapat terbantu dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah,” ujarnya.
Menurut Juhaini, pemerintah daerah terus berupaya menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi krisis pangan akibat gangguan rantai pasok atau gejolak harga pangan global.
“Kita harus tetap waspada terhadap ancaman inflasi dan potensi kelangkaan pangan. Karena itu, cadangan beras daerah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan masyarakat Pangkalpinang,” jelasnya.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Samri, menjelaskan bahwa penyaluran cadangan beras ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan persetujuan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang. Menurutnya, stok cadangan pangan yang disimpan di gudang Bulog dikeluarkan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Untuk bulan Oktober ini, kita keluarkan sekitar 25 ton beras untuk tujuh kecamatan. Setiap KK menerima 10 kilogram beras. Kita harap ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga stabilitas harga di pasar,” ungkap Samri.
Ia menjelaskan, meskipun program dari APBD biasanya hanya dilakukan sekali dalam setahun, pemerintah daerah siap menyalurkan kembali bantuan apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk.
“Kalau ke depan situasi makin sulit, pemerintah akan kembali menyalurkan cadangan pangan yang masih tersedia. Prinsipnya, kita ingin masyarakat tetap punya akses terhadap bahan pangan,” tegasnya.
Samri menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan harga beras di tingkat pasar untuk memastikan pasokan tetap stabil. Dinas Pangan dan Pertanian bekerja sama dengan Bulog dan perangkat daerah lain untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang akhir tahun.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program penyaluran cadangan pangan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemungkinan besar akan kembali dilanjutkan pada November dan Desember 2025. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang akhir tahun.
“Informasi terakhir dari pemerintah pusat, program bantuan pangan nasional akan kembali berlanjut dua bulan ke depan. Jadi selain dari APBD, masyarakat juga akan mendapat tambahan bantuan beras dari pusat,” ujar Samri.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap, dengan adanya program ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ketahanan pangan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok.
“Program ini bukan sekadar penyaluran beras, tetapi bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat tetap tenang dan tidak kesulitan mendapatkan bahan pangan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” tutup Juhaini.
Dengan total bantuan mencapai 25 ton, penyaluran cadangan pangan daerah ini diharapkan menjadi langkah konkret Pemkot Pangkalpinang dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang kuat di tingkat lokal, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan. (Sumber : LASPELA, Editor : KBO Babel)
