KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Aroma busuk praktik tambang timah ilegal kembali tercium di Bangka Belitung. Kali ini, isu keterlibatan oknum berseragam loreng kembali mencoreng citra institusi TNI. Seorang oknum bernama Parta diduga kuat menjadi koordinator lapangan ratusan ponton tambang ilegal yang kini bermigrasi ke perairan Keranggan, Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Rabu (9/8/2025).
Ironisnya, dugaan keterlibatan ini mencuat hanya beberapa pekan setelah Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, menyampaikan ultimatum tegas kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dengan aktivitas penambangan tanpa izin.
“Siapa pun anggota yang terbukti terlibat, akan ditindak tegas,” katanya saat kunjungan kerja belum lama ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sinyalemen berbeda: perintah atasan diduga diabaikan mentah-mentah.
Informasi yang diperoleh Berita Merdeka Online (BMO) menyebutkan, sekitar 100 ponton ilegal yang sebelumnya beroperasi di Teluk Inggris, kini telah berpindah ke perairan Keranggan—diduga atas koordinasi Parta.
Hal ini terkuak dari tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang beredar di kalangan wartawan. Dalam percakapan tersebut, nama Parta muncul sebagai pihak yang mengoordinasikan pergerakan ponton ke wilayah baru yang dianggap lebih “aman”.
Saat dikonfirmasi, Parta tidak menampik keterlibatannya. Ia mengaku hanya menjalankan perintah dari seseorang yang disebutnya sebagai “Bos Ajang”.
“100 ponton itu bukan binaan saya pribadi. Saya hanya menjalankan perintah Bos Ajang untuk mendata ponton yang mau pindah ke Keranggan. Jadi saya hanya membantu,” ujar Parta saat dihubungi Minggu malam (7/7/2025).
Namun, tak berselang lama, pengakuan tersebut berubah. Ia kemudian menyebut dirinya juga merupakan penambang dan memiliki ponton pribadi.
“Saya memang penambang juga. Tapi kalau dibilang saya punya binaan sampai 100 ponton, itu salah besar,” elaknya.
Sayangnya, versi Parta berbeda dari kesaksian warga setempat. Salah satu tokoh masyarakat di kawasan Teluk Inggris—yang meminta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan—mengungkapkan bahwa Parta sudah lama dikenal sebagai “penghubung” antara para penambang liar dan pihak-pihak berpengaruh.
“Parta itu pemain lama. Dia yang atur di Teluk Inggris, sekarang setelah ada razia, dia geser semua ke Keranggan. Semua orang di sini tahu siapa dia,” ujar warga tersebut.
Diketahui, Teluk Inggris sebelumnya menjadi “surga” bagi ratusan ponton tambang ilegal. Namun setelah razia gabungan yang melibatkan TNI AL dan Polairud Polres Bangka Barat, para penambang tercerai-berai dan mencari lokasi baru. Keranggan menjadi pilihan karena dianggap lebih minim pengawasan.
Terkait penyebutan namanya, Bos Ajang yang disebut Parta sebagai pemberi perintah, justru membantah keras tuduhan tersebut.
“Tidak benar. Saya sudah tidak urus tambang ilegal lagi. Tolong jangan libatkan nama saya,” tulisnya singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Kasus ini kian memperpanjang daftar keterlibatan aparat dalam aktivitas penambangan ilegal di Bangka Belitung. Padahal kawasan tersebut merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Timah Tbk.
Seharusnya, segala bentuk aktivitas tambang tanpa izin di wilayah itu merupakan pelanggaran hukum yang serius.
Masyarakat kini menunggu keseriusan Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Babel dalam merespons kasus ini. Jika dibiarkan mengambang, bukan hanya citra institusi yang akan rusak, tapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Kalau Pangdam dan Kapolda serius, seharusnya ini ditindak cepat. Jangan cuma retorika. Kalau dibiarkan, rakyat bisa kehilangan kepercayaan sepenuhnya,” ucap aktivis lingkungan Babel, Dimas Haryono, yang ikut memantau aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Isu “koordinasi setoran” dan perlindungan terhadap tambang ilegal bukan lagi desas-desus, melainkan realita yang terus berulang. Tanpa langkah konkret, skandal tambang ilegal seperti ini akan terus menjadi noda yang merusak wibawa aparat dan membuka ruang bagi kekuatan gelap ekonomi untuk terus bercokol. (KBO Babel)
