KBOBABEL.COM (Jakarta) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membeberkan isi rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11). Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan membahas empat agenda strategis terkait keamanan, penegakan hukum, serta keterlibatan TNI dalam program nasional. Rabu (26/11/2025)
Jenderal Agus menjelaskan, Presiden Prabowo mengundang para pejabat karena TNI memiliki peran penting dalam mendukung beberapa kebijakan strategis pemerintah. Menurutnya, TNI telah aktif membantu berbagai program prioritas dan terus diminta memperkuat dukungan.
“TNI kan membantu beberapa kegiatan yang menjadi kebijakan bapak presiden seperti MBG, kemudian juga Koperasi Merah Putih dan lain-lain, dan TNI siap mendukung dan sudah kita laksanakan,” ujar Agus kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senin (24/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat dari kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana juga turut mengikuti pembahasan hingga malam hari. Komposisi peserta yang hadir menunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi tingkat tinggi lintas sektor.
Agus menyebut ada empat pokok pembahasan utama dalam pertemuan di Hambalang. Pertama, evaluasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta langkah tindak lanjut yang harus diambil untuk memperkuat upaya penegakan aturan di kawasan tersebut.
Kedua, pembahasan terkait penertiban kawasan pertambangan, termasuk aktivitas–aktivitas yang tidak memiliki izin resmi. Isu pertambangan ilegal, kata Agus, menjadi perhatian serius pemerintah dan membutuhkan koordinasi erat antara aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
Ketiga, konsekuensi hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Ini mencakup proses penindakan, penyusunan langkah korektif, hingga dukungan aparat dalam memperkuat rule of law di lapangan.
Keempat, penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat karena faktor geografis maupun kompleksitas jaringan pelaku. Menurut Agus, Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah tegas, terukur, dan terkoordinasi dalam membuka akses serta menindak pelanggaran di daerah-daerah tersebut.
Agus memastikan TNI siap melaksanakan tugas yang diminta presiden sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
“Apa yang menjadi kebijakan presiden tentu akan kami dukung sepenuhnya,” tegasnya.
Pertemuan ini menandai langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, mendorong kepastian hukum, serta memastikan sinergi lintas lembaga berjalan efektif. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
