Pegawai RSUD Resah, Bupati Bangka Tengah Belum Berikan Solusi Soal JP dan Honor

<h3 data-start&equals;"0" data-end&equals;"108"><strong data-start&equals;"0" data-end&equals;"106">Bupati Bangka Tengah Bungkam&comma; Pegawai RSUD Resah Menanti Honor Jaga Malam dan JP yang Tidak Transparan<&sol;strong><&sol;h3>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"110" data-end&equals;"466"><strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;KBOBABEL&period;COM">KBOBABEL&period;COM<&sol;a> &lpar;BANGKA TENGAH&rpar; — Bupati Bangka Tengah&comma; Algafry Rahman&comma; hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah &lpar;RSUD&rpar; Drs H Abu Hanifah&period; Persoalan yang menjadi sorotan meliputi keterlambatan pembayaran honor jaga malam selama empat bulan dan dugaan ketidakterbukaan dalam sistem pembayaran Jasa Pelayanan &lpar;JP&rpar;&period; Senin &lpar;28&sol;4&sol;2025&rpar;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"468" data-end&equals;"832">Tim Media Journalis Babel Bergerak &lpar;Jobber&rpar; mencoba mengonfirmasi Bupati yang akrab disapa Bang Ayi pada Kamis &lpar;24&sol;4&sol;2025&rpar;&period; Namun&comma; pesan yang dikirimkan belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan&period; Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai RSUD Bateng yang berharap adanya solusi konkret dari orang nomor satu di Negeri Selawang Segantang&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"860" data-end&equals;"1237">Setidaknya ada tiga pertanyaan krusial yang diajukan kepada Bupati terkait polemik ini&period; Pertama&comma; apakah benar terjadi keterlambatan pembayaran JP untuk petugas jaga malam sejak Januari 2025&quest; Kedua&comma; mengapa sistem pembayaran melalui aplikasi dinilai tidak transparan oleh pegawai&quest; Ketiga&comma; mengapa terdapat perbedaan nominal JP antar pegawai meskipun beban kerja mereka serupa&quest;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"1239" data-end&equals;"1419">Menurut laporan dari sejumlah pegawai RSUD Bateng&comma; honor jaga malam belum dicairkan selama empat bulan&period; Kondisi ini menambah tekanan bagi mereka yang telah bekerja sesuai jadwal&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"1421" data-end&equals;"1587">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami sudah bekerja sesuai jadwal malam&comma; tapi honor belum juga masuk&period; Tidak ada kejelasan kapan dibayarkan&comma;” ujar salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"1589" data-end&equals;"1739">Selain keterlambatan pembayaran&comma; muncul juga keluhan mengenai ketidaksesuaian jumlah honor yang diterima antar pegawai dengan beban kerja yang sama&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"1741" data-end&equals;"1848">&OpenCurlyDoubleQuote;Ada yang terima lebih besar&comma; ada yang lebih kecil&comma; padahal beban kerjanya sama&comma;” ungkap pegawai lainnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"1900" data-end&equals;"2089">Sistem pembayaran JP yang dilakukan melalui aplikasi turut menjadi sorotan&period; Pegawai merasa tidak diberikan akses informasi yang memadai mengenai mekanisme perhitungan dan pencairan honor&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"2256" data-end&equals;"2531">Isu ini menjadi semakin sensitif mengingat transparansi adalah salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah&period; Ketika informasi terkait hak pegawai tidak disampaikan secara terbuka&comma; kepercayaan terhadap manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah pun terganggu&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"2576" data-end&equals;"2847">Kondisi ini semakin pelik karena Bupati Algafry Rahman memilih bungkam dan tidak merespons konfirmasi yang diajukan oleh awak media&period; Tim Jobber mencoba menghubungi Bupati melalui pesan singkat pada Rabu &lpar;24&sol;4&sol;2025&rpar;&comma; tetapi tidak ada tanggapan hingga berita ini disusun&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"2849" data-end&equals;"3160">Sikap diam Bupati ini menuai kritik&comma; terutama karena persoalan yang dihadapi menyangkut hak pegawai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah&period; Dalam situasi ini&comma; pegawai RSUD Bateng tidak hanya menunggu kepastian pembayaran&comma; tetapi juga kejelasan dari pemerintah mengenai langkah penyelesaian masalah ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"3324" data-end&equals;"3587">Selain itu&comma; publik juga menunggu klarifikasi dari manajemen RSUD Bateng terkait isu yang mencuat&period; Sebagai fasilitas kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik&comma; persoalan ini mencerminkan kondisi yang tidak ideal dalam pengelolaan internal rumah sakit&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"3589" data-end&equals;"3895">Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong keterbukaan informasi&comma; sikap bungkam dari pihak yang bertanggung jawab justru menjadi kontraproduktif&period; Kondisi ini menjadi catatan serius bagi Bupati Algafry Rahman&comma; terutama terkait kepemimpinannya dalam mengelola isu-isu yang menyentuh hak dasar para pegawai&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"3897" data-end&equals;"4126">Hingga kini&comma; publik dan para pegawai RSUD Bateng terus menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengurai kebingungan&comma; menyelesaikan masalah&comma; dan mengembalikan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"" data-start&equals;"4128" data-end&equals;"4301">Saat pelayanan publik dipertanyakan&comma; kehadiran dan sikap tegas seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya secara adil dan transparan&period; &lpar;Sumber&colon; Berita5&comma; Editor&colon; KBO-Babel&rpar;<&sol;p>&NewLine;