Foto: Ilustrasi
<p><strong><a href="http://KBOBABEL.COM">KBOBABEL.COM</a> (JAKARTA) – Pembatalan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga kecil dengan daya di bawah 1.300 VA menuai kritik tajam dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyebut keputusan ini sebagai bentuk harapan palsu yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kamis (5/6/2025)</strong></p>
<p>Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pembatalan program diskon tarif listrik tersebut. Program yang semula direncanakan berlaku pada periode Juni–Juli 2025 ini dibatalkan karena adanya keterlambatan dalam proses penganggaran. Namun, alasan ini dianggap tidak dapat diterima oleh sebagian pihak.</p>
<p>&#8220;Hari ini rakyat lagi-lagi dibuat kecewa. Setelah sebelumnya Pemerintah melalui Menko Perekonomian menjanjikan akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga kecil di bawah 1.300 VA, kini janji itu dibatalkan sepihak oleh Menteri Keuangan. Ini bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi ini soal moral publik, masyarakat merasa benar-benar kena prank (dikerjain),&#8221; ujar Mufti Anam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/6/2025).</p>
<h4>Program yang Ditunggu-tunggu</h4>
<p>Rencana pemberian diskon listrik ini sejatinya sudah diumumkan sebelumnya dan dinanti-nantikan oleh masyarakat. Program ini disebut akan menjangkau sekitar 79,3 juta rumah tangga pelanggan dengan daya ≤1300 VA. Skema pemberlakuannya dirancang serupa dengan program diskon listrik yang telah berjalan pada Januari–Februari 2025.</p>
<p>Pelaksanaan program direncanakan berlangsung mulai awal Juni 2025 hingga akhir Juli 2025, yaitu pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa program ini terpaksa dibatalkan karena alasan fiskal. Proses penganggaran yang tidak berjalan sesuai target menjadi faktor utama pembatalan.</p>
<p>&#8220;Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,&#8221; ungkap Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).</p>
<h4>Reaksi DPR: Kebijakan Tidak Empatik</h4>
<p>Pembatalan ini mendapatkan reaksi keras dari DPR. Mufti Anam mengkritik langkah pemerintah yang dianggapnya tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, pengumuman sebelumnya yang telah meluas di media memberikan harapan besar bagi rakyat yang tengah berjuang di tengah tekanan ekonomi.</p>
<p>&#8220;Sudah diumumkan, sudah ramai di media, rakyat sudah senang, berharap sedikit lebih ringan hidupnya. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja dengan alasan fiskal? Ini bukan manajemen negara yang empatik, ini pencabutan harapan rakyat secara massal,&#8221; kata Mufti.</p>
<p>Ia juga menyoroti bahwa ini bukan kali pertama pemerintah membuat kebijakan serupa yang berujung pada kontroversi. Pada program diskon listrik periode Januari–Februari 2025 lalu, banyak masyarakat mengeluhkan lonjakan tagihan listrik di bulan-bulan berikutnya. Hal ini membuat masyarakat merasa skeptis terhadap kebijakan serupa di masa depan.</p>
<h4>Dampak Terhadap Masyarakat</h4>
<p>Kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Dalam situasi ekonomi yang sulit, khususnya bagi kelas menengah ke bawah, pembatalan ini menjadi pukulan berat.</p>
<p>&#8220;Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap wong cilik. Apalagi situasi ekonomi saat ini sedang sulit,&#8221; tegas Mufti.</p>
<p>Banyak pihak menganggap keputusan ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mufti mendesak agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.</p>
<p>Kekecewaan masyarakat atas pembatalan program diskon listrik ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Kebijakan yang diumumkan tanpa persiapan matang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap masyarakat maupun citra pemerintah sendiri. Ke depan, diharapkan pemerintah lebih bijak dan transparan dalam setiap keputusan yang diambil demi menjaga kepercayaan publik. (Sumber: Inilah.com, Editor: KBO Babel)</p>

KBOBABEL.COM (BANGKA) – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Timah Tbk melalui Divisi…
KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – PT Timah Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan di wilayah…
KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) - Tokoh muda karismatik Basit Cinda mengapresiasi atas pencapaian prestasi demi prestasi yang…
KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, kembali menjadi pusat perhatian…
KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Sebanyak 1.924 santri taman kanak-kanak Alquran (TKA) dan taman pendidikan Alquran…
KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Bukti nyata bahwa semangat berbagi tak terkendala oleh situasi anggaran, ditunjukkan…