KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan penyebab utama banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH), Dyah Murtiningsih, menegaskan bahwa bencana tersebut dipicu oleh hujan ekstrem yang dipengaruhi siklon tropis. Kondisi cuaca tersebut menyebabkan debit air meningkat drastis di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kini masuk dalam kategori rentan. Sabtu (29/11/2025)
Dyah menyebut sebagian besar DAS yang terdampak berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Menurutnya, karakteristik APL yang didominasi oleh aktivitas non-kehutanan membuat wilayah tersebut tidak memiliki daya dukung ekologis yang kuat saat curah hujan tinggi.
“Sebagian besar wilayah DAS didominasi areal penggunaan lain. Nah, APL ini meliputi pertanian, organisasi, perkebunan, dan pertambangan,” ujar Dyah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan bahwa perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan APL menyebabkan kawasan tersebut lebih mudah terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
KLHK mencatat bahwa banjir di tiga provinsi Sumatera berlangsung di enam DAS utama. Di Aceh, banjir terpantau di DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, dan DAS Krueng Keureto. Sementara di Sumatera Utara, wilayah terdampak meliputi DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri, dan DAS Garoga. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya pada DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, serta Ulakan Tapis.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan DAS yang didominasi APL menunjukkan pentingnya koordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat besar dalam menentukan tata kelola lahan dan mitigasi risiko di kawasan hulu.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan, meskipun sebagian besar berada di APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujar Rohmat.
Ia menegaskan bahwa KLHK akan memperkuat upaya pengelolaan DAS sebagai respons terhadap meningkatnya frekuensi banjir di berbagai daerah. Fokus utama pemerintah mencakup identifikasi titik rawan pada hulu DAS, penataan ulang kawasan rentan, dan rehabilitasi hutan kritis yang sudah mengalami degradasi berat akibat aktivitas manusia.
“Kami akan memastikan langkah-langkah pengelolaan DAS dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” tambahnya.
Rohmat menjelaskan bahwa Kemenhut juga akan melakukan revegetasi di sempadan sungai serta lereng curam untuk meningkatkan stabilitas tanah. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir susulan dan potensi longsor yang sering terjadi di kawasan perbukitan Sumatera.
Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi kembali kebutuhan rehabilitasi di area APL guna memastikan bahwa tata ruang wilayah tidak memperparah risiko bencana. Menurut Rohmat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang dilewati DAS rentan. Pemerintah juga meminta daerah mempercepat pembenahan tata kelola lahan demi mengurangi dampak bencana di masa mendatang. (Sumber: RRI.com, Editor: KBO Babel)
