Oleh: Heru Kailaini, S.Si., M.Pd
Ketua FORKODA Pemekaran Bangka Utara
KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) – Langkah strategis Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani—yang dikenal sebagai “Panglima”—dalam menggagas pemindahan aktivitas pelabuhan dari Pangkal Balam ke Belinyu (Tanjung Gudang) patut dipandang sebagai kebijakan monumental dalam sejarah pembangunan Bangka Belitung. Ini bukan sekadar pergeseran logistik, melainkan lompatan politik pembangunan yang menandai keberpihakan kepada wilayah utara yang selama ini berada di pinggiran peta prioritas pembangunan provinsi.
Ketimpangan pembangunan antara selatan dan utara Pulau Bangka telah menjadi persoalan struktural yang berlangsung lama. Belinyu sebagai kawasan bersejarah dan kaya potensi—baik maritim, mineral, maupun sosial budaya—telah terlalu lama diperlakukan hanya sebagai pelengkap dalam kerangka pembangunan provinsi. Maka, ketika Panglima mengusulkan pemindahan pelabuhan ke Belinyu, hal ini harus dimaknai sebagai upaya membalikkan arus dominasi pembangunan yang selama ini terpusat di Pangkalpinang dan sekitarnya.
Tentu, keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak kepentingan ekonomi mapan yang telah lama menikmati kenyamanan status quo akan merasa terganggu. Namun justru di situlah letak kualitas kepemimpinan Hidayat Arsani: berani mengambil keputusan sulit demi kemaslahatan yang lebih luas. Pemimpin besar diuji bukan hanya dalam menjaga stabilitas, tetapi juga dalam keberaniannya menciptakan lompatan sejarah yang membawa perubahan struktural.
Dampak pemindahan pelabuhan ini sangat potensial: terbukanya lapangan kerja baru di sektor logistik, perdagangan, perikanan, dan jasa; munculnya geliat UMKM lokal; serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan seperti timah, pasir kuarsa, kaolin, hingga hasil laut. Bahkan, Tanjung Gudang bisa menjadi pelabuhan ekspor utama yang menghubungkan Bangka Utara langsung dengan pasar internasional, memotong rantai distribusi yang selama ini terlalu berputar-putar.
Dari sisi geopolitik internal provinsi, pemindahan pelabuhan ini sangat sinkron dengan aspirasi pemekaran wilayah Bangka Utara. Forkoda Pemekaran Bangka Utara memandang kebijakan ini sebagai bentuk pengakuan konkret terhadap eksistensi dan potensi wilayah utara. Ini adalah titik temu antara visi Panglima dan semangat masyarakat akar rumput: membangun dari pinggiran, membesarkan dari yang selama ini dikecilkan.
Sinergi inilah yang menjadi modal sosial penting dalam membangun keadilan wilayah. Pemindahan pelabuhan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga simbol desentralisasi pembangunan. Ini adalah koreksi sejarah atas ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama.
Kini, momentum ada di tangan kita. Keberanian Panglima Hidayat Arsani mesti didukung oleh perencanaan lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, dan konsolidasi lintas lembaga. Karena hanya dengan itu, Belinyu tak sekadar menjadi pelabuhan baru, tetapi juga pusat pertumbuhan baru.
Sudah waktunya kita menoleh ke utara. Dan kepada Panglima, kami sampaikan: teruskan langkah berani ini, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian melawan arus demi keadilan rakyat. (Penulis : Heru Kailani, Editor : KBO Babel)
